|
A A

SOS: Pertumbuhan Investasi Kita

BPS telah melansir data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2015 pada awal November lalu. Di luar perkiraan, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik dari kuartal sebelumnya, meski tetap di level 4 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal III-2015 yang meningkat. Namun, komposisi PDB Indonesia masih didominasi dengan pengeluaran konsumsi (Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit Pembantu Rumah Tangga) dengan proporsi 55 persen, jauh lebih besar dari pengeluaran investasi (34 persen).

Tidak ada yang salah dari pengeluaran konsumsi yang besar. Konsumsi dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi, investasi yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Penambahan investasi selalu dibutuhkan untuk menggantikan barang modal (mesin, pabrik, dsb.) lama atau sebagai perawatan investasi yang mengalami depresiasi. Tingkat pertumbuhan investasi inilah yang menjadi krusial.

Harus kita akui bahwa pemerintahan Orde Baru telah berjasa banyak dalam pembangunan Indonesia melalui investasi, baik di sektor swasta maupun publik. Antara 1974 – 1996, rata-rata pertumbuhan pengeluaran investasi mencapai 16,8 persen per tahun, sedangkan pengeluaran capital expenditure dalam APBN mencapai 44 persen dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,6 persen. Dengan statistik tersebut, ICOR (Incremental Capital Output Ratio, pertumbuhan investasi dibagi pertumbuhan ekonomi) Indonesia sebesar 2,6. Angka tersebut kemudian semakin menurun sejak reformasi. Pascareformasi, antara 2000 – 2008—masa ekonomi mulai stabil hingga sebelum resesi global, ICOR Indonesia sebesar 1,3, didukung rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan pertumbuhan investasi 7 persen. Kemudian 2010 – 2014—masa pemulihan resesi global, ICOR Indonesia menjadi 1,2 dari pertumbuhan ekonomi 5,8 persen dan pertumbuhan investasi 7,2 persen. Sebagai perbandingan, nilai ICOR rata-rata jangka panjang Indonesia sebesar 1,9 dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan pertumbuhan pengeluaran investasi 10,5 persen.

Statistik tersebut menunjukkan investasi di Indonesia pascareformasi semakin menurun, tidak lagi efisien karena berada jauh di bawah rata-rata jangka panjang. Terlebih lagi, rata-rata ICOR dalam dua tahun terakhir hanya mencapai 0,8 karena nilai pertumbuhan pengeluaran investasi (4,2 persen) yang di bawah pertumbuhan ekonomi (5,3 persen). Jika hal tersebut berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun.

Melihat fakta tersebut, masalah besar akan timbul jika pemerintah berpuas diri dengan pencapaian yang ada. Pemerintah dapat mengatakan pertumbuhan ekonomi ke depan akan tetap bisa tinggi. Penurunan yang terjadi lebih dikarenakan dampak resesi global yang belum mereda ini. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh konsumsi secara tidak langsung sebagai berkah pembangunan investasi di masa lalu. Hal wajar jika tingkat konsumsi masih tinggi karena tingkat pendapatan yang lalu juga tinggi. Pertumbuhan konsumsi tidak bisa diandalkan sendirian untuk meningkatkan output.

Dengan tersisa hanya satu bulan di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan hanya sekitar 4,7 persen, jauh lebih rendah dari asumsi pemerintah 5,7 persen. Jika diasumsikan pertumbuhan populasi sebesar 1,2 persen per tahun dan tingkat investasi tetap, pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata hanya akan tumbuh sekitar 3,5 persen di masa yang akan datang. Dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih rendah tersebut, sangat mungkin PDB akan kembali menurun karena tingkat konsumsi yang menurun.
Dari rezim Orde Baru, kita bisa mendapat pelajaran yang penting. Pertumbuhan investasi yang tinggi dapat dicapai jika beberapa faktor pendukung tersedia bagi dunia investasi: 1) rezim politik yang stabil, meliputi aturan yang tidak berubah-ubah, insentif pajak yang tepat, serta birokrasi yang baik dan sederhana; dan 2) penambahan dan perbaikan infrastruktur. Kedua hal tersebut yang dirangkum dalam doing business index menjadi indikator krusial bagi swasta. Pada dasarnya swasta menginginkan certainty bagi investasinya sehingga efisiensi dapat dicapai dan menghasilkan return yang maksimal.

Jangan lupakan peran investasi sektor swasta dalam perekonomian. Jika hanya mengandalkan investasi yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang optimal tidak akan tercapai. Peran pemerintah hanya 12 persen dari pengeluaran investasi total. Apalagi, rata-rata belanja modal pemerintah hanya sebesar 9,6 persen dari APBN dan hanya 1,7 persen dari PDB dalam dua tahun terakhir, meski tahun 2015 ini meningkat.

Defisit Neraca Perdagangan Januari – Desember 2018 (ytd) mencapai US$8,57 billion (BPS)  *  Inflasi Desember 2018 tercatat sebesar 3,13% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2018 (Q3) mengalami defisit hingga US$4,39 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2018 mengalami defisit terdalam selama 5 tahun terakhir mencapai US$8,85 billion (BPS)  *  Info terbaru