Kebijakan mengenai upah minimum, dewasa ini menjadi hal yang krusial dan sensitif. Upah minimum selalu menjadi perdebatan yang alot di berbagai daerah terutama di daerah dengan jumlah pabrik dan pekerja yang banyak. Suatu kebijakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor non-ekonomi, seperti sosial, budaya, dan juga politik. Kebijakan upah minimum dapat dikatakan sebagai kebiijakan yang strategis, karena kebijakan tersebut memberikan dampak tidak hanya bagi pekerja dan pengusaha, namun secara tidak langsung dapat berdampak pada masyarakat luas. Peraturan menyebutkan bahwa upah minimum diputuskan oleh pemerintah provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK). Hal ini membuat kebijakan tersebut berpotensi terhadap adanya politisasi. Penelitian ini membahas hubungan antara siklus politik daerah terhadap kebijakan upah minimum yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan upah minimum. Dengan menggunakan menggunakan estimasi fixed effects data panel dari tahun 2006 sampai dengan 2013, ditemukan adanya mix evidence mengenai korelasi antara siklus politik dengan pertumbuhan upah minimum. Ditemukan bukt bahwa pada masa pemerintahan gubernur pendatang baru kenaikan upah minimum meningkat lebih tinggi pada awal pemerintahan dibanding tahun-tahun berikutnya.

Penulis: Rahmi Syafarani, S.E.