Home » Id » Perkembangan Terkini

Category Archives: Perkembangan Terkini

Menjawab Kekhawatiran Utang

Perbicangan mengenai kondisi perekonomian Indonesia semakin intensif seiring dengan bergulirnya pemilihan presiden April mendatang. Interaksi warga di jejaring sosial dan pemberitaan daring menguak tren kekhawatiran masyarakat tentang tingkat utang pemerintah Indonesia saat ini. Dalam rangka menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik (Fauzan, 2019). Dikutip dari Kumparan, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan strategi yang dijalankan, yaitu dengan melakukan pengaturan pemerataan utang berdasarkan waktu jatuh tempo (kumparanBISNIS, 2018). Namun, apakah kondisi utang pemerintah Indonesia benar-benar aman? Tulisan ini akan membahas perihal keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan hubungannya dengan kondisi utang pemerintah secara serta menggunakan kerangka pikir yang berbasis teori untuk menilai kesehatan tingkat. read more

Pro Kontra Pembangunan Infrastruktur

Genap sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK pada bulan Oktober lalu. Sorotan publik salah satunya tertuju pada mega proyek pembangunan infrastruktur yang secara serentak efektif dijalankan di berbagai daerah beberapa bulan lalu. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama untuk mendorong pemerataan dan mempersempit ketimpangan nasional. Tentu untuk mewujudkan agenda tersebut, memerlukan dana yang sangat besar.

Sejak awal menjabat, Presiden Jokowi melakukan gebrakan dengan memangkas subsidi BBM dalam rancangan anggarannya dan mengalokasikannya pada sektor produktif, terutama pada pos pembangunan infrastruktur (Gambar 1). Sedikit banyaknya, tindakan pemerintah ini menuai kritikan yang menganggap bahwa pemerintah terlalu besar memberikan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Mereka yang berpendapat demikian, menganggap apabila tidak segera dilakukan pengetatan likuiditas mampu membawa ke arah krisis. Benarkah? read more

Deregulasi dan Peningkatan Investasi

Memulai usaha di Indonesia bukan hal yang mudah. Berdasarkan laporan Doing Business 2017, untuk memulai bisnis di Indonesia membutuhkan prosedur yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai bisnis tersebut mencapai 11,2 prosedur dan mencapai 19,4 hari. Indonesia masih kalah dengan Malaysia yang hanya membutuhkan 8 prosedur dan 18 hari. Laporan dari enterprises survey World Bank menunjukan hal-hal yang menghambat usaha dari pelaku usaha. Survei yang diadakan di tahun 2015 tersebut menunjukan bahwa 31 persen perusahaan yang disurvei masih membayar suap kepada pemerintah. Tidak hanya itu, 45 persen perusahaan yang disurvei juga harus memberikan cinderamata atau pembayaran informal untuk mendapatkan izin konstruksi. Berikut adalah tiga hambatan menurut para pemilik perusahaan besar (perusahaan yang memiliki jumlah pekerja diatas 100 pekerja) read more