Cita-Cita Swasembada Daging Sapi: Realistiskah?

Setelah sebelumnya terkena imbas lesunya perekonomian global, kini perekonomian Indonesia sedang “mengencangkan ikat pinggang”—bersiap menghadapi persoalan klasik tahunannya, yakni naiknya inflasi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H di tahun 2016. Pemicunya masih sama, yaitu keterbatasan kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kenaikan permintaan. Ini menyebabkan harga komoditas-komoditas penting melonjak di pasaran.

Pada bulan April lalu, terjadi deflasi sebesar 0,45 persen secara month-to-month. Angka tersebut merupakan yang terendah semenjak bulan Maret tahun 2000. Memasuki bulan Mei, kembali terjadi inflasi yang tercatat di angka 0,24 persen seiring naiknya beberapa harga komoditas pangan. Begitu juga dengan komponen inflasi  harga bergejolak dan inflasi kelompok makanan yang masing-masing naik ke 0,32 persen dan 0,30 persen, setelah sebelumnya tercatat negatif atau deflasi. Ini merupakan sinyal bahwa perekonomian akan kembali “memanas”, seiring datangnya bulan puasa yang jatuh pada minggu pertama di bulan Juni. read more

Repatriasi Dana dan Konsekuensinya

Rencana ratifikasi RUU pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi terus menjadi sorotan sejak awal tahun 2016 ini. Di samping isu normatif terkait kebijakan tersebut (karena beberapa pihak memandang tax amnesty sebagai suatu sikap yang kontradiktif dengan penegakkan hukum perpajakan), berbagai konsekuensi yang mungkin timbul setelahnya juga kerap naik ke permukaan.

Motif awal pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak ini sebenarnya cukup jelas, yakni untuk menutup defisit anggaran yang sempat melampaui target pada akhir tahun 2015. Diharapkan dengan adanya pengampunan pajak ini, dana yang sebelumnya “tak kasat mata” di save haven countries—negara-negara suaka pajak—akan kembali ke Indonesia. Kembalinya dana dari luar negeri tersebut (repatriasi dana) akan meningkatkan tax base dan menjadi semacam “solusi cepat” guna mendongkrak penerimaan pajak negara. read more

Tax Amnesty dan Perangkap Fiskal 2016

Kebijakan fiskal Pemerintah Jokowi kembali menjadi sorotan setelah tax amnesty diwacanakan. Tax amnesty direncanakan untuk menambal defisit anggaran karena keterbatasan penerbitan utang baru. Sementara itu, target penerimaan pajak masih terlalu ambisius.

Target penerimaan pajak (minus bea dan cukai) dalam APBN 2016 tercantum sebesar Rp1.360 triliun, naik 9,25 persen dari APBNP 2015. Hingga Februari 2016, realisasi penerimaan pajak (minus bea dan cukai) APBN 2016 sebesar Rp124 triliun, atau baru 9 persen. Pencapaian tersebut lebih rendah dari Februari 2015 dengan realisasi 10,5 persen. Hal ini tentu menjadi sinyal buruk, mengingat kondisi ekonomi Indonesia sudah berangsur membaik sejak kuartal III-2015, dan menimbulkan pertanyaan bagaimana realisasi penerimaan pajak di akhir tahun 2016. Sebagai gambaran, pada Desember 2015, realisasi penerimaan pajak (minus bea dan cukai)  APBNP 2015 tercatat hanya 82 persen, sedangkan untuk keseluruhan pendapatan pajak terealisasi 83,3 persen. Hasil itu pun didapatkan Direktorat Jenderal Pajak dengan bekerja sangat keras di penghujung tahun. read more

Ekonomi dan Bisnis Digital

Di salah satu edisinya yang relatif masih baru, majalah the Economist membuka tajuknya dengan menyatakan bahwa, setiap detik terdapat tambahan tiga orang India pertama kali melek internet, dan pada 2030, lebih dari 1 miliar dari mereka ini akan online. Bayangkan, berapa jumlah pengguna internet seandainya skalanya diperluas tidak hanya di satu negara, melainkan menjadi seluruh negara di bumi ini dalam kurun waktu 14 tahun mendatang? Berdasarkan laporan the World Bank, Indonesia adalah salah satu negara yang dihuni oleh generasi Z (dan bahkan oleh generasi setelahnya, “millennial”) dengan proporsi 47% terhadap jumlah penduduk (2013) menjadi 66% (2030). Generasi Z dan millennial ini adalah sebuah generasi yang sangat mengutamakan kecepatan, jauh lebih risk taker, dan memandang internet security bukan sebuah hal yang perlu dikhawatirkan. read more

Delapan Paket Kebijakan Ekonomi

Menjelang tutup tahun, Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Dengan demikian dari September hingga Desember 2015, pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi. Dalam paket yang ke-8 kali ini, pemerintah menerbitkan tiga kebijakan: kebijakan satu peta nasional, kebijakan pembangunan kilang minyak, dan kebijakan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Ketiga kebijakan ini diambil untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlaku pada tanggal 31 Desember 2015 kemarin. read more

SOS: Pertumbuhan Investasi Kita

BPS telah melansir data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2015 pada awal November lalu. Di luar perkiraan, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik dari kuartal sebelumnya, meski tetap di level 4 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal III-2015 yang meningkat. Namun, komposisi PDB Indonesia masih didominasi dengan pengeluaran konsumsi (Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit Pembantu Rumah Tangga) dengan proporsi 55 persen, jauh lebih besar dari pengeluaran investasi (34 persen). read more

Shortfall Pajak, Defisit APBN, dan Petumbuhan Ekonomi ke Depan

Realisasi APBN-P 2015 akan menjadi salah satu indikator yang dapat mengatakan pemerintahan Jokowi-JK memiliki kemampuan untuk merencanakan sekaligus mengeksekusi anggaran atau tidak. Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi-JK mengawali tahun 2015 dengan cara yang kurang mulus; yaitu mereka perlu mengubah APBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan SBY-Boediono. Karena itu, APBN-P 2015 baru dapat disepakati pada 13 Februari 2015.

Sudah benar subsidi BBM dipangkas dan penghematannya dialokasikan ke belanja infrastruktur, transfer daerah, dan perlindungan sosial. Namun, target pajak yang naik 19,5 persen dari Rp1.246 triliun pada 2014 menjadi Rp1.489 triliun pada 2015—di tengah lesunya perekonomian—mencemaskan. Dengan target ini, belanja negara menjadi ambisius (Rp 1.984 triliun), meski lebih kecil dibandingkan APBN 2015. read more

Sudah Saatnya Menaikkan BI Rate?

Pelaku sektor keuangan cemas. Kecemasan ini tampak dari data transaksi valas di pasar spot maupun forward. Sejak 1 September hingga Jumat lalu (25/9), Rupiah di pasar spot terus melemah dari Rp14.075 ke Rp14.693 per dolar Amerika atau turun 4,39 persen. Sedangkan di pasar forward, Rupiah sudah turun Rp760 per dolar Amerika atau terdepresiasi sebesar 5,3 persen. Pasar memperkirakan Rupiah akan mencapai Rp14.930 hingga Rp14.945 dalam satu bulan ke depan, dan menembus Rp15.350 sebelum akhir tahun—seperti tampak dalam kontrak forward valas 3 bulan mendatang. read more

Reshuffle Kabinet

Pertumbuhan ekonomi kuartal II melambat ke 4,67% dibandingkan kuartal I-2015 4,7%. Inflasi masih saja tinggi. Terakhir, inflasi Juli 2015 mencapai 0,93%–sama seperti Juli tahun sebelumnya. Padahal tahun 2015 ini jelas-jelas harga semua komoditas dunia turun, mulai dari minyak, mineral dan bahan tambang, hingga pada komoditas pertanian. Gabungan dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang tinggi sudah pasti akan meningkatkan angka kemiskinan—yang entah kapan akan diumumkan oleh BPS. Kurs Rupiah melemah terhadap dollar Amerika. Terakhir, sudah melewati Rp13.500. Anggaran yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan terserap rendah. Belanja modal misalnya, tidak lebih dari 10%-nya yang terserap hingga pertengahan Juni 2015. read more

Belum Saatnya BI Rate Diturunkan

Melihat gabungan antara deflasi Januari 2015 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 4Q2014, sebagian ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya BI rate yang nongkrong di level 7,75 persen diturunkan. Apakah rekomendasi ini tepat?
Posisi para ekonom ini secara umum didasarkan pada tiga argumen. Pertama, bahwa deflasi sudah terjadi, sehingga tak perlu lagi suku bunga tinggi. Argumen ini keliru, karena deflasi Januari lalu disebabkan oleh penurunan harga BBM. Selain sektor transportasi (mulai dari bahan makanan hingga pendidikan) inflasi masih terjadi. Jadi tidak cukup event 1 (satu) bulan deflasi dijadikan rationale penurunan BI rate.
Kedua, para ekonom ini mengacu pada tren kebijakan moneter di Eropa dan Jepang; yaitu ketika pertumbuhan ekonomi mereka melambat, respon kebijakan moneternya adalah menurunkan suku bunga. Meski masuk akal, argumen ini menghilangkan perbedaan mendasar antara Indonesia dan ekonomi Eropa atau Jepang—yang membuat kebijakan yang sama sulit diterapkan di Indonesia. Yaitu, Indonesia adalah small open economy sementara mereka large open economy. Indonesia mengalami problem inflasi, mereka tidak. Dan terakhir, current account Indonesia defisit selama 12 kuartal, sedangkan mereka surplus.  
Ketiga, para ekonom ini berargumen bahwa kebijakan suku bunga tinggi sudah berlangsung cukup lama (sejak kuartal IV-2013), menekan permintaan agregat, yang berakibat pada deflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Meski masuk akal, faktanya adalah, selain faktor suku bunga, pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang membuat ekspor hanya tumbuh sebesar 1,02 persen. Selain itu pengeluaran pemerintah selama tahun 2014 juga mengalami perlambatan—hanya tumbuh sebesar 1,98 persen. Sedangkan konsumsi, meskipun sedikit melambat, namun masih tumbuh di atas 5 persen.  
Merekomendasikan agar BI rate segera diturunkan hanya dengan hanya melihat deflasi satu bulan dan pertumbuhan yang melambat, dengan demikian, terlalu prematur dan malah bisa menimbulkan kerentanan. Perlambatan ekonomi meskipun serius, namun tidak cukup menjadi alasan untuk menciptakan kebijakan yang bersifat artifisial alias non-struktural. Karena, bisa jadi perlambatan yang terjadi adalah respon optimal dari para pelaku ekonomi, given konteks atau situasi yang mereka hadapi, baik internal (seperti ekonomi biaya tinggi dan suku bunga tinggi) maupun eksternal (seperti ketidakpastian global dan kurs yang terdepresiasi). Memaksakan perekonomian agar tumbuh tinggi ketika konteks ekonominya tidak kompatibel, justru dapat membawa pada fluktuasi yang tidak perlu, bahkan pada boom-bust cycle.
Adalah normal, pemerintah—yang berisi para politisi—menghendaki pertumbuhan ekonomi (growth) tinggi. Karena, pertumbuhan ekonomi matters dalam Pemilihan Umum. Karena itulah wajar bila posisi kebijakan fiskal seringkali adalah ekspansif. Namun mengejar growth saja tidak sehat karena bisa jadi apa yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 terjadi juga. Jadi, growth harus disertai dengan stability. Institusi yang bertugas menjaga stabilitas ini adalah Bank Sentral.
Karena antara tujuan growth dan stability seringkali melibatkan tradeoff, maka ilmu ekonomi menyarankan agar Bank Sentral dipisahkan dari pemerintah (baca: dari politik). Pemisahan ini tidak berarti bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus saling bertolak belakang (ibaratnya pemerintah injak gas, dan BI injak rem); namun, lebih pada pemberian kewenangan pada masing-masing pihak untuk mengambil kebijakan yang dianggapnya terbaik.
Mengusung kebijakan yang mengerem pertumbuhan ekonomi—ketika semua pelaku ekonomi apakah itu produsen, konsumen, investor maupun pemerintah, menginginkan adanya pertumbuhan tinggi—memang tidak populer. Itulah kenapa central banker haruslah seorang yang konservatif. Namun, sekali lagi, Bank Sentral termasuk BI kadang perlu memperlambat growth agar overheating dan asset price bubble dapat dicegah.
Menurunkan BI rate pada bulan Februari 2015 bisa dibaca pasar sebagai sebuah inkonsistensi atau kecerobohan. Mengapa? Karena ketika ekspektasi inflasi masih tinggi (4,44 persen per tahun rata-rata dari tahun 2010-2014) dan BI mengklaim mengadopsi regime inflation targeting, maka penurunan suku bunga acuan yang terburu-buru bisa mengurangi kredibilitas BI. Pasar akan melihat bahwa BI dovish alias pro-growth.
Lebih-lebih dalam situasi ekspor melemah (baca: suplai dolar seret), current account masih defisit, dan investor global lagi galau seperti sekarang, kebijakan yang konservatif atau hati-hati adalah dominant strategy. Sebaliknya, kebijakan yang akomodatif terhadap growth bisa dibaca sebagai sebuah kesembronoan.
Ibarat permainan sepakbola, BI adalah defender (menjaga jangan sampai ada krisis) dan Pemerintah adalah forward-nya (memastikan pertumbuhan tinggi). Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika defender seperti Alves, Montoya atau Piqué tidak disiplin dan malah ikut-ikutan Messi, Suárez dan Neymar ingin membuat gol—sementara lawan yang dihadapi kali ini cukup tangguh dan sulit ditebak. Bila ada serangan balik secara tiba-tiba, bisa jadi bukannya Barcelona mencetak gol, malah kebobolan gol. Dalam situasi seperti itu, apakah worth it, defenders ikut-ikutan berusaha mencetak gol? read more

Selamat datang di website resmi Macroeconomics Dashboard  *  PDB triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 3,51% dibandingkan triwulan III 2020.  *  Inflasi Desember 2021 tercatat sebesar 1,75% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2021 (Q3) mengalami surplus hingga US$10,69 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2021 mengalami surplus hingga mencapai US$4,47 billion (BPS)