Menjawab Kekhawatiran Utang

Perbicangan mengenai kondisi perekonomian Indonesia semakin intensif seiring dengan bergulirnya pemilihan presiden April mendatang. Interaksi warga di jejaring sosial dan pemberitaan daring menguak tren kekhawatiran masyarakat tentang tingkat utang pemerintah Indonesia saat ini. Dalam rangka menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik (Fauzan, 2019). Dikutip dari Kumparan, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan strategi yang dijalankan, yaitu dengan melakukan pengaturan pemerataan utang berdasarkan waktu jatuh tempo (kumparanBISNIS, 2018). Namun, apakah kondisi utang pemerintah Indonesia benar-benar aman? Tulisan ini akan membahas perihal keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan hubungannya dengan kondisi utang pemerintah secara serta menggunakan kerangka pikir yang berbasis teori untuk menilai kesehatan tingkat. read more

Pro Kontra Pembangunan Infrastruktur

Genap sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK pada bulan Oktober lalu. Sorotan publik salah satunya tertuju pada mega proyek pembangunan infrastruktur yang secara serentak efektif dijalankan di berbagai daerah beberapa bulan lalu. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama untuk mendorong pemerataan dan mempersempit ketimpangan nasional. Tentu untuk mewujudkan agenda tersebut, memerlukan dana yang sangat besar.

Sejak awal menjabat, Presiden Jokowi melakukan gebrakan dengan memangkas subsidi BBM dalam rancangan anggarannya dan mengalokasikannya pada sektor produktif, terutama pada pos pembangunan infrastruktur (Gambar 1). Sedikit banyaknya, tindakan pemerintah ini menuai kritikan yang menganggap bahwa pemerintah terlalu besar memberikan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Mereka yang berpendapat demikian, menganggap apabila tidak segera dilakukan pengetatan likuiditas mampu membawa ke arah krisis. Benarkah? read more

Deregulasi dan Peningkatan Investasi

Memulai usaha di Indonesia bukan hal yang mudah. Berdasarkan laporan Doing Business 2017, untuk memulai bisnis di Indonesia membutuhkan prosedur yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai bisnis tersebut mencapai 11,2 prosedur dan mencapai 19,4 hari. Indonesia masih kalah dengan Malaysia yang hanya membutuhkan 8 prosedur dan 18 hari. Laporan dari enterprises survey World Bank menunjukan hal-hal yang menghambat usaha dari pelaku usaha. Survei yang diadakan di tahun 2015 tersebut menunjukan bahwa 31 persen perusahaan yang disurvei masih membayar suap kepada pemerintah. Tidak hanya itu, 45 persen perusahaan yang disurvei juga harus memberikan cinderamata atau pembayaran informal untuk mendapatkan izin konstruksi. Berikut adalah tiga hambatan menurut para pemilik perusahaan besar (perusahaan yang memiliki jumlah pekerja diatas 100 pekerja) read more

Infrastruktur: Jalan Keluar dari Middle-Income Trap

Apabila kita membandingkan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada era ini dengan PDB per kapita Indonesia di era awal kemerdekaan, maka jelas terlihat peningkatan kesejahteraan bangsa ini. Di tahun 2016, PDB per kapita Indonesia tercatat sebesar Rp 36 juta bandingkan dengan tahun 1945 yang hanya sebesar Rp 3,2 juta (menurut Van der Eng, 1992 data menggunakan tahun dasar 2010). Peningkatan PDB per kapita ini jelas menunjukkan trend jangka panjang peningkatan kemakmuran penduduk Indonesia. Akan tetapi apakah ini cukup? read more

Menjinakkan Inflasi di bulan yang Suci

Data Historis Inflasi

Bulan suci Ramadhan dan tekanan inflasi merupakan dua hal yang sering kali tidak dapat dipisahkan. Grafik 1 menunjukkan peningkatan inflasi yang selalu terjadi pada bulan puasa dan satu bulan sebelumnya (t-1)—kecuali pada tahun 2014. Komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak menjadi motor utama yang mendorong inflasi pada bulan puasa. Bahan makanan (termasuk tembakau), sandang serta energi merupakan jenis barang yang umumnya menyumbangkan tekanan inflasi tertinggi—lihat tabel 1. read more

Rencana Pengenaan Pajak pada Tanah Menganggur

Jumlah Populasi yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan tempat tinggal di Indonesia meningkat pula. Sampai tahun 2035, jumlah populasi di Indonesia diperkirakan akan mencapai 300 juta jiwa. Populasi yang meningkat berdampak kepada kebutuhan pembangunan rumah bagi masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan rumah tentu akan meningkatkan harga tanah karena tanah adalah faktor produksi utama untuk membangun rumah.

Jumlah Rumah Ribuan

Gambar 1.1

Sumber: CEIC (2017)

Sampai tahun 2015, jumlah rumah yang dibangun di Indonesia telah mencapai 15 juta unit (lihat gambar 1.1). Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR Maurin Sitorus memperkirakan hingga tahun 2025 angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1,2 juta unit per tahun. Dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan agar masyarakat Indonesia mendapat hunian yang layak dan nyaman, pemerintah perlu membangun 15 juta unit rumah lagi sampai tahun 2025. read more

Referendum Italia dan Dampaknya

Sejauh ini tahun 2016 merupakan tahun yang menguntungkan bagi para populis. Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi bukti nyata bangkitnya gerakan populis. Awal Desember, kembali kita dikejutkan oleh para populis lewat referendum amandemen konstitusi Italia. Referendum ini kemudian menjadi penting karena implikasinya terhadap perekonomian global.

Sekilas Tentang Referendum

Matteo Renzi, yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Italia, hendak melakukan amandemen terhadap konstitusi Italia. Poin utama yang hendak diubah oleh Renzi adalah mengurangi kekuasaan legislatif Italia (senat) dan memperkuat kekuasaan eksekutif (Perdana Menteri)—konstitusi Italia pasca perang dunia kedua dirancang untuk mengurangi kekuasaan eksekutif yang bertujuan mencegah Italia jatuh kedalam kediktatoran di masa depan. Harapan Renzi dengan disahkannya amandemen ini, PM dapat lebih mudah menetapkan kebijakan. read more

Superholding BUMN: Harapan dan Realita

Setelah tax amnesty, baru-baru ini rencana pemerintah untuk menyatukan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah satu payung Superholding Company (SHC) menuai beragam tanggapan. Keberadaan SHC ini kemudian akan menggantikan fungsi Kementerian BUMN yang biasanya menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja lebih dari 100 BUMN yang ada di Indonesia. Gagasan ini berawal dari cita-cita untuk meningkatkan efisiensi operasional berikut daya saing BUMN. Di akhir, BUMN kita diharapkan dapat menjadi global player yang tidak terus bergantung pda dukungan permodalan negara. read more

Brexit dan Kita

Pada akhir Juni lalu, dunia dikejutkan dengan keputusan 52 persen rakyat Inggris untuk keluar/meninggalkan Uni Eropa (UE, European Union/EU) atau lebih dikenal dengan istitah Brexit. Keputusan ini merupakan hasil referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni lalu. Perdana Menteri Inggris, David Cameroon, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 24 Juni. Opini di Inggris pun berbeda-beda, generasi yang lebih muda menginginkan untuk tetap di UE sedangkan generasi tua sebaliknya—hal ini dikenal sebagai generation gap. Cameroon sendiri merupakan salah satu pendukung mosi agar Inggris tetap bergabung dalam Uni Eropa. read more

Saatnya Ekspansi

Sejak Januari hingga Maret 2016, BI Rate telah diturunkan tiga kali: dari 7,5 persen ke 7,25 persen (pada 14 Januari 2016), dari 7,25 persen ke 7,00 persen (pada 18 februari 2016), dan dari ke 7,00 ke 6,75 persen (pada 17 Maret 2016). Pemangkasan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih jauh lagi. Sebabnya, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat terus melambat—dari 6,81 persen pada 2010 sampai dengan 4,79 persen pada 2015. Pertumbuhan PDB riil tahunan Indonesia pada tahun 2015 (4,79 persen) pun adalah yang terendah selama enam tahun terakhir. read more

Selamat datang di website resmi Macroeconomics Dashboard  *  PDB triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 3,51% dibandingkan triwulan III 2020.  *  Inflasi Desember 2021 tercatat sebesar 1,75% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2021 (Q3) mengalami surplus hingga US$10,69 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2021 mengalami surplus hingga mencapai US$4,47 billion (BPS)