Editorial

Cita-Cita Swasembada Daging Sapi: Realistiskah?

Setelah sebelumnya terkena imbas lesunya perekonomian global, kini perekonomian Indonesia sedang “mengencangkan ikat pinggang”—bersiap menghadapi persoalan klasik tahunannya, yakni naiknya inflasi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H di tahun 2016. Pemicunya masih sama, yaitu keterbatasan kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kenaikan permintaan. Ini menyebabkan harga komoditas-komoditas penting melonjak di pasaran.

Pada bulan April lalu, terjadi deflasi sebesar 0,45 persen secara month-to-month. Angka tersebut merupakan yang terendah semenjak bulan Maret tahun 2000. Memasuki bulan Mei, kembali terjadi inflasi yang tercatat di angka 0,24 persen seiring naiknya beberapa harga komoditas pangan. Begitu juga dengan komponen inflasi  harga bergejolak dan inflasi kelompok makanan yang masing-masing naik ke 0,32 persen dan 0,30 persen, setelah sebelumnya tercatat negatif atau deflasi. Ini merupakan sinyal bahwa perekonomian akan kembali “memanas”, seiring datangnya bulan puasa yang jatuh pada minggu pertama di bulan Juni. read more

Perkembangan Terkini

Menjawab Kekhawatiran Utang

Perbicangan mengenai kondisi perekonomian Indonesia semakin intensif seiring dengan bergulirnya pemilihan presiden April mendatang. Interaksi warga di jejaring sosial dan pemberitaan daring menguak tren kekhawatiran masyarakat tentang tingkat utang pemerintah Indonesia saat ini. Dalam rangka menjawab kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik (Fauzan, 2019). Dikutip dari Kumparan, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan, mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan strategi yang dijalankan, yaitu dengan melakukan pengaturan pemerataan utang berdasarkan waktu jatuh tempo (kumparanBISNIS, 2018). Namun, apakah kondisi utang pemerintah Indonesia benar-benar aman? Tulisan ini akan membahas perihal keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan hubungannya dengan kondisi utang pemerintah secara serta menggunakan kerangka pikir yang berbasis teori untuk menilai kesehatan tingkat. read more

Pro Kontra Pembangunan Infrastruktur

Genap sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK pada bulan Oktober lalu. Sorotan publik salah satunya tertuju pada mega proyek pembangunan infrastruktur yang secara serentak efektif dijalankan di berbagai daerah beberapa bulan lalu. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama untuk mendorong pemerataan dan mempersempit ketimpangan nasional. Tentu untuk mewujudkan agenda tersebut, memerlukan dana yang sangat besar.

Sejak awal menjabat, Presiden Jokowi melakukan gebrakan dengan memangkas subsidi BBM dalam rancangan anggarannya dan mengalokasikannya pada sektor produktif, terutama pada pos pembangunan infrastruktur (Gambar 1). Sedikit banyaknya, tindakan pemerintah ini menuai kritikan yang menganggap bahwa pemerintah terlalu besar memberikan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Mereka yang berpendapat demikian, menganggap apabila tidak segera dilakukan pengetatan likuiditas mampu membawa ke arah krisis. Benarkah? read more

Deregulasi dan Peningkatan Investasi

Memulai usaha di Indonesia bukan hal yang mudah. Berdasarkan laporan Doing Business 2017, untuk memulai bisnis di Indonesia membutuhkan prosedur yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Prosedur yang harus dilalui untuk memulai bisnis tersebut mencapai 11,2 prosedur dan mencapai 19,4 hari. Indonesia masih kalah dengan Malaysia yang hanya membutuhkan 8 prosedur dan 18 hari. Laporan dari enterprises survey World Bank menunjukan hal-hal yang menghambat usaha dari pelaku usaha. Survei yang diadakan di tahun 2015 tersebut menunjukan bahwa 31 persen perusahaan yang disurvei masih membayar suap kepada pemerintah. Tidak hanya itu, 45 persen perusahaan yang disurvei juga harus memberikan cinderamata atau pembayaran informal untuk mendapatkan izin konstruksi. Berikut adalah tiga hambatan menurut para pemilik perusahaan besar (perusahaan yang memiliki jumlah pekerja diatas 100 pekerja) read more

Opini

Tantangan Ekonomi Indonesia dan Bauran Kebijakan Atasi Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga 30 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 25.773 individu, dimana 7.015 pasien dinyatakan sembuh dan 1.573 orang di antaranya meninggal dunia (Worldometer 2020). Sayangnya, kapasitas tes harian di Indonesia per 25 Mei 2020 masih cenderung kecil, yaitu 0,02 orang per 1.000 penduduk. Kapasitas tes tersebut masih kalah jauh dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura yang mencapai 0,27 dan 0,68 orang per 1.000 penduduk (Our World in Data 2020). Akibatnya, data jumlah kasus yang dilaporkan kemungkinan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. read more

Potret Pasar Tenaga Kerja untuk Memahami Relevansi RUU Cipta Kerja

Tahun 2020 belum berjalan separuh episode. Tetapi, masyarakat Indonesia telah digemparkan oleh RUU Cipta Kerja. Wacana ini menimbulkan perdebatan dari aspek hukum, ekonomi, ataupun politik—dan juga demonstrasi buruh dan mahasiswa tentunya. Tulisan ini sendiri berangkat dari pertanyaan sederhana: Bagaimana sebenarnya potret tenaga kerja di Indonesia? Apakah regulasi pasar tenaga kerja di Indonesia menghambat penciptaan lapangan pekerjaan?

Potret Tenaga Kerja di Indonesia

Dalam banyak hal, utamanya mengenai tenaga kerja, ekonom tentu saling berdebat. Tapi, setidaknya mereka sepakat ataupun tidak berdebat mengenai sejumlah hal: tingginya tenaga kerja sektor informal di Indonesia dan rendahnya tingkat produktivitas pekerja di Indonesia. Saat ini, tenaga kerja di sektor informal berkontribusi sekitar 57 persen tenaga kerja di Indonesia. Proporsi tinggi ini mengkhawatirkan mengingat sektor tersebut tidak memiliki proteksi dari Undang-Undang—terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian informal. read more

Donald Trump dan Risiko

Donald Trump adalah sebuah faktor risiko. Kalau Anda melihat bagaimana dia berkampanye dengan pendapat-pendapat ekstrim di luar nalar sehat yang berani, nekat, dan bahkan menantang kemapanan, maka Donald adalah sebuah cerita risiko.

Cerita risiko inilah yang diangkat dalam IERO edisi kali ini, sejalan dengan ekspektasi–terutama di emerging economy–yang penuh VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang skalanya akan semakin tinggi disebabkan salah satunya oleh faktor Donald. read more

Opini

Tantangan Ekonomi Indonesia dan Bauran Kebijakan Atasi Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga 30 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 25.773 individu, dimana 7.015 pasien dinyatakan sembuh dan 1.573 orang di antaranya meninggal dunia (Worldometer 2020). Sayangnya, kapasitas tes harian di Indonesia per 25 Mei 2020 masih cenderung kecil, yaitu 0,02 orang per 1.000 penduduk. Kapasitas tes tersebut masih kalah jauh dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura yang mencapai 0,27 dan 0,68 orang per 1.000 penduduk (Our World in Data 2020). Akibatnya, data jumlah kasus yang dilaporkan kemungkinan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi di lapangan. read more

Sinopsis

Analisis Hubungan Konsumsi Bahan Bakar Fosil, Emisi CO2, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1965 – 2012

Memasuki abad ke-21, bahan bakar fosil (minyak bumi, gas alam, batu bara) masih menjadi sumber energi yang dominan dalam permintaan energi dunia. Demikian pula di Indonesia, pangsa konsumsi bahan bakar fosil terhadap energi primer secara rata-rata tahunan (1965-2012) sangat besar yaitu mencapai 96,5 persen. Hal tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia hampir sepenuhnya ditopang oleh konsumsi bahan bakar fosil. Namun demikian seiring dengan kemajuan perekonomian, tingkat emisi CO2 juga kian bertambah. Pada tahun 1965, tingkat emisi CO2 di Indonesia hanya sebesar 20,35 juta ton CO2 tetapi pada tahun 2012 sudah mencapai 495,21 juta ton CO2. Banyak peneliti meyakini bahwa terdapat trade-off antara kemajuan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup. read more

Upcoming Events

Selamat datang di website resmi Macroeconomics Dashboard  *  PDB triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 3,51% dibandingkan triwulan III 2020.  *  Inflasi Desember 2021 tercatat sebesar 1,75% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2021 (Q3) mengalami surplus hingga US$10,69 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2021 mengalami surplus hingga mencapai US$4,47 billion (BPS)