Dari 33 provinsi di Indonesia, 20 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun 2014. Provinsi tersebut adalah Sumut (5,3%), Sumbar (5,8%), Kepri (6,9%), Jambi (6,6%), Lampung (5,57%), Bengkulu (5,14%), DKI Jakarta(6%), Jabar (5,6%), Jateng (5,4%), Jatim (5,91%), Kalteng (5,54%), Bali (6,53%), Sulut (7,01%), Sulteng (6,58%), Sulsel (8,23%), Gorontalo (7,77%), Sultra (7,69%), Maluku (7,33%), Maluku Utara (5,9%), Papua Barat (6,3%). Pertumbuhan ekonomi 20 provinsi di Indonesia tersebut tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional karena provinsi lain seperti NTB bahkan mencatatkan pertumbuhan yang minus (-3,1%).
Perekonomian kawasan Indonesia Timur yang meningkat lebih banyak disumbang oleh aktivitas tambang pasca keluarnya izin ekspor mineral. Kenaikan pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta provinsi Kalimantan Timur dan Bali. Akibatnya, kinerja ekspor kembali meningkat. Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi pertumbuhan karena izin ekspor mineral yang tertunda. Selain itu, risiko juga datang dari perlambatan ekonomi Tiongkok, dan harga produk tambang yang rendah.
Menanggapi kebijakan Minerba, tampaknya pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang sudah mulai menggeliatkan perekonomian, terutama untuk daerah Sulawesi. Smelter yang mulai beroperasi di beberapa daerah di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, serta peningkatan produksi ferronikel di Sulawesi Tenggara diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dan mendorong peningkatan kinerja ekonomi kawasan Indonesia Timur. Beberapa smelter diperkirakan akan beroperasi pada awal kuartal II tahun 2015. Selain pengolahan nikel, Sulawesi akan membangun pula pengolahan stainless steel di Sulawesi. Hal ini tentu akan meningkatkan nilai tambah produksi pertambangan Indonesia.
Setelah pemerintah menaikkan harga BBM untuk menghemat anggaran, inflasi perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih disaat kondisi perekonomian yang semakin berkontraksi. Pengalihan pos anggaran dari penghematan subsidi BBM perlu untuk disalurkan ke pos yang lebih strategis seperti infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung perekonomian yang diharapkan akan menjaga pertumbuhan di atas 5%. Selain itu, belanja pemerintah daerah diharapkan meningkat pada kuartal IV dan turut menopang perekonomian daerah.
Perkembangan inflasi beberapa provinsi di Indonesia hingga kuartal III tahun 2014 cukup mengkhawatirkan di mana 16 provinsi memiliki inflasi yang lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,53% (y-o-y) pada September 2014. Dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan turut menyumbang peningkatan inflasi di beberapa provinsi di Indonesia. 16 Provinsi yang tercatat mengalami inflasi lebih tinggi daripada inflasi nasional adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulut, Sulteng, NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Tabel 12: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di 33 Provinsi
Pertumbuhan ekonomi melambat di regional
 |
Sumber: BPS dan BI (2014)
Sumber: BPS dan BI (2014)