Perkembangan Keuangan Pemerintah

Pada 23 Oktober 2012 yang lalu, DPR telah mensahkan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. APBN dibuat berdasarkan asumsi-asumsi, yang dibandingkan dengan asumsi pada APBN-Perubahan 2012 adalah sebagai berikut:

Dengan melihat situasi ekonomi nasional serta global yang berkembang, beberapa asumsi bisa dianggap terlalu optimis. Dengan situasi perkonomian global yang masih tidak menentu dan diprediksi masih akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 menjadi terlalu tinggi.

Secara sektoral, anggaran yang paling mendapat sorotan publik adalah anggaran untuk subsidi energi. Dalam RAPBN 2013, anggaran subsidi energi masih menjadi pengeluaran terbesar, mencapai porsi 27,8 % dari total anggaran. Porsi terbesar kedua dalam komposisi belanja pemerintah pusat adalah belanja pegawai (sebesar 21,2%). Kemudian disusul oleh belanja modal (17%), belanja barang (14%), pembayaran bunga utang (9,9%), belanja sosial (5,2%) dan belanja lain-lain (4,2%).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa postur anggaran 2013 tidak akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran subsidi dan belanja pegawai sudah menghabiskan hampir separuh total anggaran. Dari total subsidi, sebesar IDR 274,7 triliun adalah subsidi energi dan sisanya IDR 41,4 triliun dalam bentuk subsidi non energi. Dari porsi subsidi energi, dibagi dua lagi, yaitu subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar IDR 193,8 triliun dan listrik sebesar IDR 80,9 triliun.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan realisasi penyerapan belanja negara hingga 14 November 2012 baru mencapai IDR 1.112,1 trilyun atau 71,8% dari pagu APBN-P 2012 sebesar IDR 1.548,3 trilyun. Keseluruhan belanja pemerintah pusat telah mencapai IDR 717,993 trilyun atau 67,1% dari pagu sebesar IDR 1.069,5 triyun dan transfer ke daerah IDR 394,1 trilyun atau 82,3% dari pagu sebesar IDR 478,776 trilyun. Berdasarkan asumsi APBN 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia optimis bahwa ekonomi tahun 2013 akan lebih baik daripada tahun 2012.

Perkembangan Fiskal

Secara umum, nilai utang luar negeri Indonesia pada kuartal III 2012 menunjukkan kenaikan dibanding kuartal II. Rasio utang luar negeri terhadap PDB naik, karena selain kenaikan nilai utang luar negeri juga tejadi depresiasi nilai tukar rupiah. Pada kuartal III 2012 total nilai utang luar negeri Indonesia mencapai USD 243.910 juta, terdiri dari utang pemerintah USD 115,03 milyar dan swasta USD 123,27 milyar.

Nilai utang luar negeri swasta kuartal III 2012 meningkat sebesar USD 2.520 juta dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai utang luar negeri pemerintah kuartal III 2012 meningkat sebesar USD 2.075 juta dari kuartal III 2011 yang hanya mencapai USD 112.962 juta.
Jika dilihat dari sisi rasio total utang luar negeri terhadap PDB, naik dari 25,17% pada kuartal II 2012 menjadi 25,7% pada kuartal III 2012. Dimana rasio total utang luar negeri pemerintah terhadap PDB mencapai 12,12 % pada bulan Oktober 2012.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB menunjukkan tren menurun. Utang pemerintah sebesar IDR 1.844 trilyun hingga Oktober 2012 atau tercatat 21,58% dari PDB turun sebesar 2,7% dibandingkan rasio utang tahun 2011 sebesar 24,3%. Nilai utang pemerintah hingga akhir tahun 2012 diperkirakan semakin meningkat, namun dengan PDB yang diperkirakan meningkat lebih besar, rasio utang pemerintah semakin mengecil.

Surat Berharga Negara (SBN) pada bulan November mencapai IDR 1.375.326 milyar meningkat dibandingkan dengan outstanding SBN pada bulan Juni 2012 yang mencapai IDR1.314.131 milyar. Komposisi terbesar adalah obligasi dengan fixed rate sebesar IDR 624.879 milyar. Surat Perbendaharaan Negara (SPN/Treasury Bill) menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2012 menjadi IDR 25.820 milyar lebih kecil sebesar IDR 2.400 milyar dari bulan sebelumnya dan lebih kecil sebesar IDR 8.280 milyar dari awal tahun 2012. Penurunan juga terjadi pada obligasi Negara dengan variable rate. Sedangkan obligasi negara dengan kupon tetap menunjukkan tren yang meningkat. Pada Oktober 2012 nilainya IDR 619.887 milyar naik sebesar IDR 26.977 milyar dari bulan sebelumnya, naik IDR 94.926 milyar dari awal tahun 2012. Peningkatan juga terjadi pada Obligasi Syariah (GI), dan obligasi dengan denominasi mata uang asing.

Nilai total kepemilikan asing atas surat-surat portfolio baik obligasi pemerintah, ekuitas, dan SBI meningkat. Pada bulan Oktober 2012 nilai total portfolio kepemilikan asing sebesar IDR 1.721,37 trilyun meningkat sebesar IDR 48,98 trilyun dari bulan sebelumnya, meningkat sebesar IDR 172,16 trilyun dari awal tahun 2012, dan meningkat sebesar IDR 227,188 trilyun dari bulan Oktober 2011. Nilai kepemilikan asing atas ekuitas sebesar IDR 1.470,3 trilyun meningkat sebesar IDR 41,172 trilyun dari bulan sebelumnya sebesar IDR 1.429,158 trilyun, dan meningkat sebesar IDR 226,838 trilyun dari IDR 1.243,492 trilyun pada Bulan Oktober 2011. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah akhir-akhir ini meningkat walaupun sempat naik turun. Nilai kepemilikan asing atas obligasi pemerintah sebesar IDR 250,33 trilyun pada Oktober 2012, meningkat sebesar IDR 9,3 trilyun dari bulan sebelumnya, meningkat sebesar IDR 14,36 trilyun dari awal tahun 2012, dan meningkat sebesar IDR 30,55 trilyun dari bulan Oktober 2011. Kepemilikan asing atas SBI mengalami penurunan. Bulan Oktober 2012, nilai kepemilikan asing atas SBI sebesar IDR 710 milyar turun sebesar IDR 1,540 trilyun dari bulan sebelumnya dan turun sebesar IDR 6,930 trilyun dari awal tahun 2012, serta turun sebesar IDR 30,2 trilyun dari Oktober 2011. Hal ini disebabkan penerapkan kebijakan 6 months holding period oleh BI yang mengatur minimum jangka waktu kepemilikan SBI sebelum dapat ditransaksikan kepada pihak lain sejak tanggal 13 Mei 2011 dari yang semula 1 bulan (28 hari kalender) menjadi 6 bulan (182 hari kalender).