Belum selesai dampak quantitative easing dan tapering off yang dilakukan oleh juru taktik kebijakan moneter The Fed, kini perekonomian global kembali dihadapkan pada kebijakan yang hampir serupa. Adalah Bank Sentral Eropa (ECB) melalui orang nomor satunya yaitu Mario Draghi memutuskan untuk melakukan kebijakan quantitative easing (QE) dalam konferensi persnya di Frankfurt, Jerman, 22 Januari 2015. Teknis pelaksanaan quantitative easing yang dilakukan oleh ECB adalah dengan membeli surat berhaga yang berasal dari sektor publik maupun swasta negara-negara di Eropa sebesar 60 miliar Euro tiap bulannya. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dimulai pada Bulan Maret 2015 hingga akhir September 2016. Sebagai informasi, quantitative easing merupakan suatu kebijakan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dimana pada akhirnya akan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga perekonomian dapat kembali bergairah. Sektor riil mendapatkan dana murah untuk meningkatkan kapasitas produksinya. read more

Pada bulan 17 Februari lalu Bank Indonesia secara mengejutkan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Sejak saat itu, Rupiah sudah terdepresiasi puncaknya hingga 2,6 persen pada 5 Maret lalu.
BI berargumen penurunan BI Rate pada Februari lalu mengikuti penurunan ekspektasi inflasi tahun 2015 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun argumen ini benar, namun penurunan BI Rate di saat ekonomi domestik dan global sedang begitu tidak pasti mengandung risiko.
Tren depresiasi Rupiah memang tidak dapat dihindarkan sejalan defisit CA yang ada dan akan dinaikkannya suku bunga oleh Fed. Menahan Rupiah “kuat” juga tidak baik karena akan menyebabkan pasar tidak melihat the real value dari dolar. Namun, depresiasi yang besar membuat orang berhitung, apakah memegang aset berbasis Rupiah menguntungkan. Depresiasi Rupiah jelas menggerus rate of return–on top dari inflasi.  
Dalam situasi dimana asing cukup besar porsinya di dalam pasar SBN dan pasar modal Indonesia, dan rapor ekonomi Amerika yang mixed, dan ekonomi Jepang, Eropa, Brazil, Russia, India, dan China yang tidak pasti, sepertinya mempertahankan BI Rate pada tingkat 7,5% dan sesekali mengintervensi pasar valas (ketika denyut jantung pasar tak teratur) adalah kebijakan yang cukup logis dipilih oleh BI.  read more

Ekonomi Yunani jatuh terimbas oleh krisis keuangan global 2008. Sejak saat itu, pengangguran yang semula di bawah 10% pada tahun 2008, naik menjadi 25% pada awal 2015. Harga-harga naik 10%, GDP terkoreksi 30%, dan bond yield naik 2x lipat menjadi 10%—semua dibandingkandengan angka tahun 2008. Karena krisis, pemerintah Yunani pada tahun 2010-2012 dibantu oleh Bank Sentral (European Central Bank-ECB), IMF, dan pemerintah Eropa masing-masing sebesar 27, 25 dan 195 miliar Euro.  Tentunya bantuan ini tidak gratis, namun dengan syarat, yaitu Yunani harus melakukan penghematan fiskal dan reformasi.
Penghematan fiskal dan reformasi memang menyakitkan. Ibarat sudah krisis, masih disuruh berhemat. Indonesia punya pengalaman ini pada tahun 1998 ketika meminta bantuan IMF. Dalam keadaan ekonomi sulit, kadang rakyat tidak sabar, dan populisme tumbuh subur. Dalam pemilu 15 Januari 2015, Alexis Tsipras, politisi berusia 40 tahun, terpilih sebagai PM. Ia menjanjikan Yunani keluar dari “penjajahan” Eropa dan IMF, menghentikan penghematan fiskal (menurunkan pajak, menaikkan pengeluaran pemerintah)—yang dianggap menyengsarakan rakyat Yunani.
Minggu ini nasib Yunani ditentukan, apakah tetap “sok berdikari” atau memilih melanjutkan pada agenda reformasi. Namun populisme dan janji politik (atau irasionalitas?) sepertinya lebih dipilih oleh Yunani. Jika ini terjadi, tsunami di sektor keuangan global pun kembali dimulai, karena Yunani sudah pasti tidak cukup punya uang untuk membayar utang IMF yang jatuh tempo pada Maret nanti dan market akan berekspektasi bahwa seluruh piutang yang diberikan kepada Yunani pun default. Jika ini terjadi, maka pengorbanan rakyat Yunani selama 5 tahun terakhir—yang sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak tahun 2013—bisa tersungkur kembali. read more