Menunda Bukanlah Pilihan; Perekonomian Tersandera “Bom Waktu” Subsidi BBM yang Terus Tumbuh
Menunda Bukanlah Pilihan; Perekonomian Tersandera “Bom Waktu” Subsidi BBM yang Terus Tumbuh
Oleh : Dr. Rimawan Pradiptyo[1]
Sejarah Berulang
Untuk kesekian kali, pasca reformasi, bangsa Indonesia terjebak pada dilemma penurunan subsidi BBM. Berbagai road map penurunan subsidi BBM telah dibuat oleh para birokrat sejak tahun 2008, namun berbagai road map tersebut bukanlah apa yang diinginkan oleh para politisi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana pemerintah berencana melakukan pengaturan konsumsi BBM di tahun 2010 dan mulai dilakukan terbatas di Jakarta pada 2011, dan diharapkan terlaksana di seluruh Indonesia pada akhir 2013. Meski demikian rencana ini kandas di tahun 2011 setelah diketahui banyak SPBU mengalami keterbatasan lahan untuk instalasi tambahan tanki timbun, ditambah penolakan dari DPR terhadap hasil penelitian tiga Universitas UGM-ITB-IU.
Perekonomian Indonesia 2013: Menuju Tahun Politik
A. Tony Prasetiantono[1]
Tahun 2013 merupakan tahun krusial secara ekonomi-politik, karena tahun depan akan menjadi tahun politik, di mana akan berlangsung pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden. Biasanya, tahun semacam itu sering disebut the year of living dangerously. Namun berani saya pastikan, tidak akan ada tahun kecemasan ekonomi dan politik, hanya karena ada pemilihan umum.
Berkaca pada tahun pemilihan umum terakhir, 2009, perekonomian Indonesia tumbuh 4,5%. Memang terjadi perlambatan, namun hal itu tidak disebabkan oleh peristiwa politik, tetapi karena memang terjadi krisis subprime mortgage secara global, yang berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan pada saat itu hampir semua negara emerging markets mengalami kontraksi, kecuali China, India, dan Indonesia.
Krisis Ekonomi Eropa: Terus Berlanjut
Krisis ekonomi Eropa yang mulai merebak sejak 2010 sampai sekarang belum jelas kapan akan berakhir. Krisis ekonomi kawasan Eurozone yang dipicu oleh besarnya utang pemerintah sebenarnya mulai mengakar sejak tahun 2000, dimana rasio utang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa meningkat signifikan. Rasio utang Yunani yang pada tahun 2000 hanya sebesar 77% dari PDB nya, pada 2012 mencapai 170%, nilai ini diprediksi IMF akan tumbuh menjadi diatas 180% pada tahun 2013. Meningkatnya utang negara karena defisit anggaran yang terus berlanjut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan Maastricht Treaty, dimana dinyatakan dalam aturan ini bahwa utang negara tidak boleh lebih dari 60% dari PDB dan defisit maksimal 3% dari PDB. Teorinya, jika melewati angka itu, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi kawasan.