Sumber: Freedom House dan World Bank, 2015 (diolah)

Sumber: Freedom House dan World Bank, 2015 (diolah)

Sumber: Freedom House, 2015

Unduh tabel GNI dan GDP Growth

Unduh tabel Freedom Rate

Metodologi dan Definisi

Memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, perekonomian kawasan masih menunjukkan belum adanya fundamental perekonomian yang cukup mapan bagi negara-negara kawasan untuk memasuki kompetisi perekonomian yang lebih terbuka. Situasi perekonomian ASEAN pada kuartal III-2014 adalah potret perekonomian yang menunjukkan masih banyaknya daftar negatif dalam berbagai aspek perekonomian kawasan yang masih harus ditangani oleh pemerintahan nasional di ASEAN. Selain capaian pada upaya perbaikan daya saing yang masih belum menunjukkan perubahan signifikan, beberapa negara utama di kawasan seperti Malaysia, Filipina, Indonesia dan Brunei Darussalam bahkan relatif mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat dibandingkan capaian sebelumnya pada kuartal II-2014. Negara kawasan seperti Brunei Darussalam, Laos, Kamboja dan Myanmar yang masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan fundamental perekonomian seperti struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi dengan baik serta keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja yang belum seimbang dan produktif menunjukkan bahwa negara-negara kawasan belum memiliki kesiapan fundamental perekonomian yang seimbang dalam memasuki era komunitas ekonomi bersama. Situasi ini menunjukkan bagaimana kerapuhan perekonomian serta ketidakseimbangan kesiapan harus menjadi catatan penting yang disadari oleh negara-negara anggota ASEAN sehingga dapat menjadi prioritas penanganan dalam masa tenggat lebih kurang 365 hari menuju AEC 2015.
Berbagai kebijakan domestik yang diterapkan negara anggota ASEAN juga menjadi tantangan bagi kesiapan kawasan menuju AEC 2015. Selain perekonomian kawasan ASEAN dibayangi secara eksternal terkait rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 100-115 basis poin yang berpotensi akan memutar balik arus modal dari emerging markets kembali ke Amerika Serikat pada tahun 2015, berbagai kebijakan yang diterapkan secara nasional juga berpotensi menjadi tantangan bagi kesiapaan kawasan dalam menghadapi AEC 2015. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih dari 3% pada beberapa negara di kawasan seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar yang tidak diiringi dengan langkah-langkah yang konkrit untuk menyeimbangkan anggaran serta berbagai kebijakan domestik seperti rasionalisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia, rencana penerapan Goods and Service Tax (GST) baru di Malaysia pada tahun 2015, serta rencana kenaikan Value Added Tax (VAT) sebesar 10% dan gaji pegawai negeri sipil sebesar 8% di Thailand pada tahun 2015 diperkirakan akan memberikan tantangan bagi kawasan dalam mempercepat kesiapannya menghadapi AEC 2015. Melalui gambaran kebijakan yang ada, tantangan perekonomian domestik berpotensi muncul dari tekanan pada pos fiskal pemerintah nasional serta penurunan daya beli masyarakat yang merupakan salah satu sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi kawasan serta penurunan kemampuan investasi para pelaku sektor ekonomi swasta-domestik dari masing-masing negara anggota ASEAN. read more

Dari 33 provinsi di Indonesia, 20 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun 2014. Provinsi tersebut adalah Sumut (5,3%), Sumbar (5,8%), Kepri (6,9%), Jambi (6,6%), Lampung (5,57%), Bengkulu (5,14%), DKI Jakarta(6%), Jabar (5,6%), Jateng (5,4%), Jatim (5,91%), Kalteng (5,54%), Bali (6,53%), Sulut (7,01%), Sulteng (6,58%), Sulsel (8,23%), Gorontalo (7,77%), Sultra (7,69%), Maluku (7,33%), Maluku Utara (5,9%), Papua Barat (6,3%). Pertumbuhan ekonomi 20 provinsi di Indonesia tersebut tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional karena provinsi lain seperti NTB bahkan mencatatkan pertumbuhan yang minus (-3,1%).
Perekonomian kawasan Indonesia Timur yang meningkat lebih banyak disumbang oleh aktivitas tambang pasca keluarnya izin ekspor mineral. Kenaikan pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta provinsi Kalimantan Timur dan Bali. Akibatnya, kinerja ekspor kembali meningkat. Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi pertumbuhan karena izin ekspor mineral yang tertunda. Selain itu, risiko juga datang dari perlambatan ekonomi Tiongkok, dan harga produk tambang yang rendah.
Menanggapi kebijakan Minerba, tampaknya pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang sudah mulai menggeliatkan perekonomian, terutama untuk daerah Sulawesi. Smelter yang mulai beroperasi di beberapa daerah di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, serta peningkatan produksi ferronikel di Sulawesi Tenggara diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dan mendorong peningkatan kinerja ekonomi kawasan Indonesia Timur. Beberapa smelter diperkirakan akan beroperasi pada awal kuartal II tahun 2015. Selain pengolahan nikel, Sulawesi akan membangun pula pengolahan stainless steel di Sulawesi. Hal ini tentu akan meningkatkan nilai tambah produksi pertambangan Indonesia.
Setelah pemerintah menaikkan harga BBM untuk menghemat anggaran, inflasi perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih disaat kondisi perekonomian yang semakin berkontraksi. Pengalihan pos anggaran dari penghematan subsidi BBM perlu untuk disalurkan ke pos yang lebih strategis seperti infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung perekonomian yang diharapkan akan menjaga pertumbuhan di atas 5%. Selain itu, belanja pemerintah daerah diharapkan meningkat pada kuartal IV dan turut menopang perekonomian daerah.
Perkembangan inflasi beberapa provinsi di Indonesia hingga kuartal III tahun 2014 cukup mengkhawatirkan di mana 16 provinsi memiliki inflasi yang lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,53% (y-o-y) pada September 2014. Dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akan turut menyumbang peningkatan inflasi di beberapa provinsi di Indonesia. 16 Provinsi yang tercatat mengalami inflasi lebih tinggi daripada inflasi nasional adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulut, Sulteng, NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat. read more