Home » Tak Berkategori » Perkembangan Keuangan Pemerintah dan Fiskal 2013:I

Perkembangan Keuangan Pemerintah dan Fiskal 2013:I

Perkembangan Keuangan Pemerintah

Realisasi kondisi makro pada akhir tahun 2012 tampak berbeda dengan asumsi yang menjadi acuan pada APBN-P 2012. Situasi ekonomi nasional dan global yang masih tidak menentu menyebabkan perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 6,2%, berada dibawah asumsi yang dipatok pada APBN-P 2012 yaitu sebesar 6,5%. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca perdagangan pada tahun 2012. Demikian juga hingga akhir 2012 realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target yaitu sebesar 95,6%.

Asumsi APBN 2013 dinilai terlalu optimis dengan mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% jika melihat kondisi pada tahun 2012. Tema APBN 2013 yang diusung oleh pemerintah adalah “memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan perluasan kesejahteraan rakyat”, pada dasarnya pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik. Namun mengingat perkembangan global yang masih tidak menentu membuat target pemerintah sulit untuk dicapai.

Tabel 2: APBN 2012 dan 2013

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 berada dibawah target

Indikator APBN 2012 APBN-P 2012 Realisasi APBN 2013
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.7 6.5 6.2 6.8
Inflasi y.o.y (%) 5.3 6.8 4.3 4.9
Nilai tukar rupiah (Rp/USD) 8800 9000 9384 9300
Suku bunga SBI dan SPN 3 Bulan rata-rata (%) 6 5 3.2 5
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 90 105 112.7 100
Lifting Minyak (ribu barel per hari) 950 930 861 900
Lifting Gas (ribu barel per hari setara minyak) 1360

Sumber: Kementrian Keuangan

 

Realisasi pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat didorong dengan meningkatkan belanja modal, pada APBN 2013 belanja modal meningkat 21,3% dibandingkan dengan APBN 2012. Diharapkan belanja modal dapat diserap dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Subsidi masih memiliki porsi besar pada APBN 2013, yaitu 27,5% dari total belanja pemerintah pusat. Disamping itu, belanja subsidi APBN 2013 meningkat cukup besar dibandingkan dengan APBN 2012, yaitu dari IDR 208,9 trilyun menjadi IDR 317,2 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 51,9%. Belanja pemerintah untuk bantuan sosial juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 54,1% dari IDR 47,8 triliun pada APBN 2012 meningkat menjadi IDR 73,6 trilyun pada APBN 2013.

 

Tabel 3: Belanja Pemerintah Pusat 2012-2013 (IDR Trilyun)

Belanja pemerintah pusat didominasi oleh subsidi dan belanja pegawai

Uraian APBN 2012 APBN-P 2012 Realisasi Semester I Prognosis Semester II Perkiraan Realisasi APBN 2013 Perubahan APBN 2012 thd APBN 2013 (%)
1 Belanja Pegawai 215.9 212.3 104.1 102.2 206.3 241.6 11.9
2 Belanja Barang 188.0 162.0 41.8 128.2 170 200.7 6.8
3 Belanja Modal 152.0 176.1 30.6 122.7 153.4 184.4 21.3
4 Pembayaran Bunga Utang 122.2 117.8 49.6 62.3 111.9 113.2 -7.3
a Utang Dalam Negeri 88.5 84.7 80.7 -8.8
b Utang Luar Negeri 33.7 33.0 32.5 -3.5
5 Subsidi 208.9 245.1 134.7 212.2 346.9 317.2 51.9
a Energi 168.6 202.4 274.7 63.0
b Non energi 40.3 42.7 42.5 5.4
6 Belanja Hibah 1.8 1.8 0 1.1 1.1 3.6 101.6
7 Bantuan Sosial 47.8 86.0 30.2 17.7 47.9 73.6 54.1
a Penanggulangan Bencana 4.0 4.0 4.0 0.0
b Bantuan melalui K/L 43.8 82.0 69.6 59.1
8 Belanja Lain-lain 28.5 68.5 2.9 18.1 21 20.0 -30.0

Sumber: Kementrian Keuangan

 

Subsidi non energi pada APBN 2013 mengalami perubahan sebesar 5,4% dibandingkan dengan APBN 2012. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada beberapa pos APBN 2013 dibandingkan dengan APBN 2012, seperti subsidi pangan sebesar 10,2%, subsidi pajak sebesar 14,9%, dan subsidi benih yang meningkat lebih dari empat kali lipat. Masyarakat dan seluruh stakeholder perlu ikut dalam mengawasi berbagai anggaran khususnya sosial dan subsidi yang rawan disalahgunakan mengingat 2013 sudah memasuki tahun politik agar penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dapat dihindari.

Tabel 4: Subsidi APBN 2013 (IDR Trilyun)

Beban pemerintah pusat terhadap subsidi BBM terus meningkat

Jenis APBN 2012 APBN-P 2012 Realisasi Semester I Prognosis Semester II Perkiraan Realisasi APBN 2013 Perubahan APBN 2012 thd APBN 2013 (%)
A. Energi 168.6 202.4 124.4 181.5 305.9 274.7 63.0
1 Subsidi BBM 123.6 137.4 88.9 127.9 216.8 193.8 56.8
2 Subsidi Listrik 45.0 65 35.5 53.6 89.1 80.9 80.0
B. Non Energi 40.3 42.7 10.3 30.7 30.7 42.5 5.4
1 Subsidi Pangan 15.6 20.9 5.2 14.2 19.4 17.2 10.2
2 Subsidi Pupuk 16.9 14 4.4 9.5 14 16.2 -4.2
3 Subsidi Benih 0.3 0.1 0.1 0.1 1.5 419.5
4 PSO 2.0 2.2 0 2 2 1.5 -24.9
5 Kredit Program 1.2 0.8 0.7 0.6 1.3 1.2 1.1
6 Subsidi Minyak Goreng 0.0 0.0
7 Subsidi Pajak 4.2 4.3 4.3 4.3 4.8 14.9
8 Subsidi Kedelai 0.0 0.0
9 Subsidi Lainnya 0.0 0.0
Jumlah 208.9 245.1 134.7 212.2 346.9 317.2 51.9

Sumber: Kementrian Keuangan

 

Pemerintah perlu mewaspadai defisit neraca keseimbangan primer APBN yang berisiko mengganggu kesehatan fiskal akibat beban bunga utang yang harus ditututup dengan pokok utang baru. Defisit primer pada APBN 2012 tercatat sebesar IDR 72,32 trilyun dan perkiraan realisasinya sebesar IDR 78,92 trilyun, sedangkan pada tahun 2011 masih surplus IDR 8,86 trilyun. Pada APBN 2013 defisit primer direncanakan sebesar IDR 40,09 trilyun. Defisit primer terjadi akibat dari penerimaan negara yang tidak optimal dan besarnya belanja negara, terutama akibat beban subsidi dan belanja pegawai. Krisis dunia dan turunnya daya saing Indonesia menjadi salah satu penyebab penerimaan negara tidak optimal. Pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kualitas belanja negara sehingga dapat dikendalikan untuk menghindari defisit primer pada anggaran mendatang.

 

gambar 10 

 


Perkembangan Fiskal

gambar 11

Secara umum, nilai utang luar negeri total dan swasta meningkat. Nilai utang luar negeri swasta kuartal IV 2012 mencapai USD 125.081 juta meningkat sebesar USD 1.811 juta dari kuartal sebelumnya sebesar USD 123.270 juta dan meningkat sebesar USD 18.349 juta dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Nilai total utang luar negeri Indonesia kuartal IV 2012 sebesar USD 251,2 milyar meningkat sebesar USD 7,3 milyar dari kuartal sebelumnya USD 243,91 milyar dan meningkat sebesar USD 25,825 milyar dari kuartal yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 225,3 milyar. Nilai utang luar negeri pemerintah kuartal IV 2012 sebesar USD 116,2 milyar meningkat sebesar USD 1.150 juta dari kuartal sebelumnya sebesar USD 115,037 milyar dan meningkat sebesar USD 3.760 juta dari kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 112,43 milyar. Sedangkan rasio nilai total utang luar negeri Indonesia terhadap PDB secara umum menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada kuartal IV tahun 2012 sebesar 28,60% naik 2,91% dari kuartal sebelumnya sebesar 25,7% dan meningkat sebesar 1,97% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Utang pemerintah dan swasta mengalami peningkatan. Di samping nilai utang yang meningkat perlu juga diperhatikan penggunaan utang tersebut.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB menunjukkan tren menurun. Utang pemerintah sebesar IDR 1.975 trilyun hingga Desember 2012 atau tercatat 23,96% dari PDB turun sebesar 0,39% dibandingkan rasio utang tahun 2011 sebesar 24,35% yang dihitung dari PDB tahun 2011. Meski demikian nilai utang pemerintah hingga tahun 2012 semakin meningkat. Namun dengan PDB yang diperkirakan meningkat lebih besar, rasio utang pemerintah diharapkan semakin mengecil.

 

Total Surat Berharga Negara (SBN) outstanding pada bulan Januari mencapai IDR 1.374,16 trilyun meningkat sebesar IDR 13,06 trilyun dibandingkan dengan SBN outstanding pada bulan Desember 2012 yang mencapai IDR 1.361,1 trilyun. SBN outstanding tahun 2012 telah meningkat sebesar IDR 173,445 trilyun dari tahun 2011. Komposisi terbesar adalah obligasi dengan fixed rate sebesar IDR 625,093 trilyun. Surat Perbendaharaan Negara (SPN/Treasury Bill) pada Januari 2013 sebesar IDR 21,27 trilyun menunjukkan tren penurunan dari Desember 2012 sebesar IDR 1,55 trilyun dan dari Januari 2012 sebesar IDR 12,83 trilyun. Penurunan juga terjadi pada obligasi negara dengan variable rate. Sedangkan obligasi negara dengan kupon tetap menunjukkan tren yang meningkat. Pada Januari 2013 sebesar IDR 625,093 trilyun naik sebesar IDR 14,7 trilyun dari Desember 2012 dan naik sebesar IDR 100,132 trilyun dari awal tahun 2012.

Secara umum nilai total kepemilikan asing atas surat-surat portfolio obligasi pemerintah dan SBI meningkat. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah meningkat, sedangkan kepemilikan asing atas SBI cenderung menurun. Pada Januari 2012 nilai total kepemilikan asing atas SBI dan obligasi pemerintah sebesar IDR 243,61 trilyun. Pada Januari 2013 nilai total kepemilikan asing atas portfolio di Indonesia sebesar IDR 273,35 trilyun, meningkat sebesar IDR 2.420 milyar dari Desember 2012 dan meningkat sebesar IDR 29,740 trilyun dari Januari 2012. Nilai Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah pada Januari 2013 sebesar IDR 273,2 trilyun, meningkat sebesar IDR 2,68 trilyun dari Desember 2012 dan meningkat sebesar IDR 37,23 trilyun dari Januari 2012. Nilai kepemilikan asing atas SBI pada Januari 2013 sebesar IDR 150 milyar, turun sebesar IDR 260 milyar dari Desember 2012 dan menurun drastis dari Januari 2012 sebesar IDR 7,49 trilyun. Hal ini disebabkan penerapkan kebijakan 6 months holding period oleh BI yang mengatur minimum jangka waktu kepemilikan SBI sebelum dapat ditransaksikan kepada pihak lain sejak tanggal 13 Mei 2011 dari yang semula 1 bulan (28 hari kalender) menjadi 6 bulan (182 hari kalender).

 


Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.