A. Perkembangan Fiskal
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2013 mencapai 5,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar 6,3%. Menurunnya kinerja ekonomi Indonesia berdampak pada rendahnya penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara per 31 Agustus 2013 sebesar IDR 844,9 triliun, angka ini lebih tinggi secara nominal dibanding periode yang sama tahun sebelumnya IDR 798,36 triliun. Namun, pencapaian tersebut jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2013 baru mencapai 56,3%, angka ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 58,7% dari target APBN-P 2012.
Pada saat yang sama, realisasi belanja negara mencapai IDR 945,8 triliun atau setara 54,8% dari pagu APBN P 2013 lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2012 yang hanya mencapai 53,8% dari total pagu APBN-P 2012 atau sebesar IDR 832,824 triliun. Meskipun demikian, realisasi belanja modal hingga Agustus 2013 masih rendah, hanya 31,4% dari total alokasi pada pos tersebut. Realisasi subsidi BBM mencapai 66,6% dari pagu anggaran. Realisasi pembayaran kewajiban cicilan utang luar negeri sudah melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan yaitu IDR 20 triliun dari IDR 15,8 trilliun atau 127,2% dari pagu anggaran APBN-P 2013.
Tabel 1: APBN-P 2013 dan RAPBN 2014
Instabilitas makroekonomi yang sedang terjadi akan mengancam pencapaian asumsi indikator makro dalam RAPBN 2014
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada 16 Agustus 2013, Presiden menyampaikan pidato terkait postur RAPBN 2014. Beberapa asumsi makro pada RAPBN 2014 yang digunakan dinilai terlalu optimis jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Dengan asumsi tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,4%; menjaga inflasi pada level 4,5% dan nilai tukar pada posisi IDR 9.750 per USD.
Tabel 2 : Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2013-2014 (IDR Triliun)
Pelemahan rupiah akan berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran pada pos subsidi dan pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2014
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Subsidi memiliki porsi yang paling besar dari RAPBN 2014 sebesar IDR 336,2 triliun, setara dengan 27% total belanja pemerintah pusat. Jumlah tersebut diperkirakan dapat meningkat seiring potensi pelemahan rupiah yang akan berdampak naiknya harga BBM. Bukan hanya itu, pelemahan rupiah juga akan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri. Sehingga, kondisi fiskal akan semakin tertekan. Sementara itu, belanja modal pada RABPN 2014 mengalami kenaikan 6% dari APBNP 2013, namun masih lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja pegawai sebesar 16%. Lain halnya dengan bantuan sosial, meski mengalami penurunan 48% pada RABPN 2014, namun hal ini tetap rawan ditunggangi oleh kepentingan politik menjelang pemilu 2014.
Tabel 3: Penerimaan Pajak dalam Negeri Periode 1 Januari- 31 Agustus 2013 (IDR Miliar)
Meski penerimaan pajak per 31 Agustus 2013 secara nominal meningkat 7,01% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan negara terhadap target dalam APBN-P mengalami penurunan sebesar 4,84%.
Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak (Agustus 2013)
Penerimaan pajak (tanpa penerimaan dari cukai) tahun 2013 per 31 Agustus meningkat 7,01% secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak per 31 Agustus 2013 tersebut secara persentase (realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaannya) menurun 4,84% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Secara nominal Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Lainnya mengalami peningkatan dibanding periode yang sama sebelumnya. Penerimaan pajak yang mengalami penurunan terjadi pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 69,87% serta Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar 3,55%.
Tabel 4: Defisit Anggaran dalam APBN-P 2013 dan RAPBN 2014 (IDR Triliun)
Pemerintah menargetkan penurunan defisit anggaran menjadi 1,49% terhadap PDB pada 2014
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Di tahun 2014, pemerintah harus bekerja keras menurunkan defisit anggaran seperti yang tertera pada RAPBN menjadi 1,49% dari PDB. Pemerintah menetapkan rencana penerimaan negara naik sebesar 10,69% dari IDR 1.502 triliun menjadi IDR 1662.5 triliun. Rencana belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 5,24% dari APBN-P 2013 menjadi IDR 1.816,7 triliun sebagaimana tertera dalam RAPBN 2014. Pada RAPBN 2014, belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan 2,8%, sedangkan transfer ke daerah jumlahnya bertambah 10,77%. dari APBN-P 2013.
Meskipun demikian, optimisme pemerintah untuk mengurangi defisit APBN 2014 ini akan mendapat tantangan yang serius karena rasio realisasi penerimaan pemerintah terhadap target APBN-P 2013 yang menurun ditambah potensi pengeluaran yang membengkak akibat pelemahan rupiah yang signifikan. Pemerintahan SBY di tahun-tahun terakhirnya akan menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat dengan instabilitas makroekonomi yang saat ini terjadi.
B. Perkembangan Utang Negara dan Utang Luar Negeri
Gambar 10 : Surat Berharga Negara Outstanding Januari 2011 – Agustus 2013
Surat Berharga Negara terus meningkat
Sumber: Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)
Total Surat Berharga Negara (SBN) outstanding yang dapat diperdagangkan per Agustus 2013 mencapai IDR 1.535,47 triliun meningkat sebesar IDR 33,86 triliun dibandingkan dengan SBN outstanding per Juli 2013 yang tercatat sebesar IDR 1.501,62 triliun.
Komposisi SBN outstanding periode Agustus 2013 paling besar adalah obligasi negara dengan bunga tetap, tercatat sebesar IDR 685,9 triliun. Sementara itu, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada Agustus 2013 tercatat sebesar IDR 32,15 triliun menunjukkan peningkatan sebesar IDR 3,56 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar IDR 29 triliun. Sedangkan obligasi Negara dengan tingkat bunga mengambang tidak mengalami perubahan sejak Januari 2013 hingga Agustus 2013 sebesar IDR 122,754 triliun.
Total kepemilikan asing atas SBN menunjukkan peningkatan sebesar IDR 10,81 triliun dari awal tahun 2013 hingga Agustus 2013 dari IDR 273,2 triliun menjadi IDR 284,01 triliun. Sedangkan kepemilikan asing atas saham menunjukkan peningkatan sebesar IDR 76,33 triliun dari awal tahun 2013 hingga Juli 2013 menjadi IDR 1693,2 triliun. Namun, total kepemilikan asing atas SBN menunjukkan penurunan sebesar IDR 18,93 triliun dari Mei 2013.
Gambar 11: Kepemilikan Asing Atas Ekuitas, Obligasi, dan SBI Maret 2010 – Agustus 2013
Kepemilikan asing terus menurun
Sumber: Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)
Total kepemilikan asing atas ekuitas, obligasi pemerintah, dan SBI secara umum mengalami penurunan akhir-akhir ini. Sejak Mei 2013, kepemilikan asing atas ekuitas turun sebesar USD 21 miliar menjadi USD 162 miliar hingga Juli 2013 dan obligasi pemerintah turun sebesar USD 4,21 miliar menjadi USD 26,8 miliar pada Agustus 2013. Sejak April 2013, kepemilikan asing atas SBI turun sebesar USD 80,9 juta menjadi USD 88,77 juta pada Agustus 2013. Penurunan terjadi selain karena penerapan kebijakan 6 months holding period oleh BI untuk SBI, juga karena pengaruh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menyebabkan investor asing mengalihkan investasinya ke Amerika yang menyebabkan pelemahan rupiah dan juga turunnya kepemilikan asing atas surat berharga di Indonesia.
Capital outflow yang terjadi karena berkurangnya kepemilikan asing atas surat berharga Indonesia ikut menggerus cadangan devisa Indonesia. Hal ini terjadi karena investor yang berinvestasi pada dana jangka pendek, hot money, seperti saham, SBI, dan obligasi melepas surat berharga yang dipegang kemudian meningkatkan permintaan akan dollar AS, sehingga rupiah mengalami pelemahan. Akibatnya cadangan devisa berkurang untuk stabilisasi rupiah.
Gambar 12: Debt Service Ratio Indonesia 2004:Q1 – 2013:Q2
Debt Service Ratio terus meningkat
Sumber: Bank Indonesia dan CEIC (2013)
Debt Service Ratio (DSR) adalah indikator yang menunjukkan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Pada kuartal II-2013, DSR Indonesia sebesar 41,4%. Rasio terus meningkat dibandingkan dengan kuartal tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini berbahaya apabila pelemahan rupiah terus terjadi karena beban utang Indonesia akan semakin berat.
Secara umum total utang luar negeri Indonesia terus meningkat, terutama utang luar negeri swasta. Total utang luar negeri Indonesia pada Juni 2013 sebesar USD 257 miliar hanya turun sebesar USD 0,54 miliar dari bulan sebelumnya, meningkat sebesar USD 6,48 miliar dari awal tahun 2013, dan meningkat sebesar USD 19,06 miliar dari bulan Juni tahun 2012.
Gambar 13 : Total Utang Luar Negeri Indonesia
Total utang luar negeri swasta terus meningkat
Sumber: Bank Indonesia dan CEIC (2013)
Nilai utang luar negeri swasta pada Mei 2012 sebesar USD 118,48 miliar telah melebihi utang luar negeri pemerintah sejak bulan Mei 2012. Pada bulan Juni 2013, nilai utang luar negeri swasta mencapai USD 133,98 miliar, lebih besar sebesar USD 19,97 miliar dari nilai utang luar negeri pemerintah bulan Juni 2013 yang mencapai USD 114,01 miliar dan lebih besar sebesar USD 9,9 miliar dari nilai utang luar negeri pemerintah dan bank sentral bulan Juni 2013 yang mencapai USD 124 miliar.
Nilai utang luar negeri swasta jangka pendek by original maturity adalah utang yang dihitung mulai dari timbulnya kewajiban utang sampai dengan jatuh tempo. Pada Juni 2013, nilai utang luar negeri swasta jangka pendek by original maturity sebesar USD 39,58 miliar, meningkat sebesar USD 3,32 miliar dari bulan Mei 2013 dan meningkat sebesar USD 2,49 miliar dari bulan Juni tahun 2012. Nilai utang luar negeri swasta jangka pendek by remaining maturity adalah posisi utang yang dihitung dengan menjumlahkan posisi utang jangka pendek berdasarkan original maturity dan posisi utang jangka panjang yang akan dibayar dalam jangka waktu maksimal satu tahun ke depan dari posisi bulan pelaporan. Pada Juni 2013, utang swasta jangka pendek by remaining maturity sebesar USD 40,48 miliar, meningkat sebesar USD 997 juta dari bulan Mei 2013 dan meningkat sebesar USD 2,102 miliar dari bulan Juni tahun 2012.