Realisasi pendapatan dan hibah negara mencapai 5,5% dari target dalam APBN 2014 sebesar IDR 1.667,1 triliun dan realisasi belanja negara per Januari 2014 sebesar 5,3%. Target pendapatan dan hibah tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar IDR 1.665,78 triliun dan hibah IDR 1,36 triliun. Sejauh ini penerimaan perpajakan sudah mencapai 6,5% dari target IDR 1.280,4 triliun dan penerimaan bukan pajak baru 2% dari IDR 385,4 triliun. Total belanja negara dalam APBN 2014 sejumlah IDR 1.842,5 triliun dengan rincian IDR 1.249,9 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan IDR 592,6 triliun untuk transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi per Januari 2014 sebesar 3,2%, sedangkan transfer daerah sudah mencapai 9,6%. Pembayaran utang dan bantuan sosial sejauh ini merupakan komponen belanja yang tertinggi realisasinya, masing-masing sebesar 10,8% dan 10,1%.
Gambar 7: Realisasi Penerimaan, Hibah, dan Belanja Negara per Januari 2014 (%)
Realisasi penerimaan dan hibah sebesar 5,5%, realisasi belanja negara sebesar 5,3%
Sumber: Kementerian Keuangan (2014)
Termasuk dalam belanja negara adalah transfer ke daerah yang salah satunya berupa pemberian dana otonomi khusus dan penyesuaian yang dalam APBN 2014 meningkat 24,8% dari tahun sebelumnya. Porsinya terhadap total transfer ke daerah pun meningkat menjadi 17,66%. Salah satu yang baru adalah dana keistimewaan yang resmi dianggarkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejumlah IDR 520 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan daerah-daerah penerima dana otonomi khusus, jumlah tersebut masih jauh lebih kecil.
Gambar 8: Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (IDR triliun)
Dana otonomi khusus dan penyesuaian tumbuh 24,8% di 2014 (y-o-y); DIY menerima IDR 520 miliar dana keistimewaan
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran dan CEIC (2014, diolah)
Penerimaan dari pajak masih menjadi andalan pemerintah dalam membiayai belanja negara. Selama tiga tahun terakhir ini, pajak selalu menyumbang lebih dari 75% penerimaan negara. Meski peranannya dalam penerimaan APBN mulai menurun, realisasi penerimaan pajak ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Gambar 9: Target Penerimaan Perpajakan dan Persentase Pajak dalam APBN 2012-2014
Meski tetap sebagai sumber utama penerimaan negara, peran pajak dalam APBN mulai sedikit menurun.
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran dan CEIC (2014, diolah)
Dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak di tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menyusun langkah optimalisasi. Langkah tersebut diterjemahkan dalam enam program strategis: (i) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan; (ii) ekstensifikasi wajib pajak pribadi; (iii) perluasan basis pajak, termasuk usaha kecil menengah (UKM); (iv) optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari institusi lain; (v) penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak; dan (vi) penyempurnaan peraturan perpajakan dengan membuat tim harmonisasi.
Selain itu, intensifikasi pajak finansial dan penetapan tarif pajak final juga diwacanakan sebagai solusi menggenjot penerimaan pajak. Ide Intensifikasi pajak finansial adalah mengenakan pajak pada berbagai transaksi moneter seperti saham, obligasi dan future. Alasannya adalah sektor finansial menghasilkan keuntungan yang besar dan juga bisa menikmati dana pemerintah saat terjadi krisis melalui mekanisme bail-out. Sedangkan penetapan tarif pajak final adalah salah satu solusi untuk mengefektifkan sistem self-assessment tanpa melakukan penambahan pegawai pajak.
Gambar 10: Utang Luar Negeri Pemerintah dan Swasta Indonesia, September 2011–Desember 2013 (USD miliar)
Utang luar negeri swasta meningkat
Sumber: Kementerian Keuangan dan CEIC (2014)
Total utang luar negeri Indonesia secara umum meningkat dan peningkatan tertinggi dari utang luar negeri swasta. Rasio utang luar negeri swasta terhadap total utang luar negeri mencapai 53,21%, sedangkan proporsi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar 46,79%. Total utang luar negeri Indonesia Desember 2013 meningkat sebesar USD 2,6 miliar menjadi USD 264,06 miliar dari November 2013 (naik 1%). Meningkat sebesar USD 12,6 miliar (5%) dari Januari 2013 dan USD 11,17 miliar (4,6%) dari Desember 2012. Utang luar negeri swasta Desember 2013 meningkat sebesar USD 2,3 miliar menjadi USD 140,5 miliar dari November 2013 atau sebesar 2%.
Utang luar negeri pemerintah Desember 2013 meningkat sebesar USD 212 juta menjadi USD 114,29 miliar dari November 2013 atau sebesar 0,2%. Turun sebesar USD 914 juta (-1%) dari Januari 2013 dan USD 1,8 miliar (-1,6%) dari bulan Desember 2012. Utang luar negeri jangka pendek swasta by original maturity Desember 2013 meningkat sebesar USD 1,9 miliar menjadi USD 40,67 miliar dari November 2013 atau sebesar 4,9%. Meningkat sebesar USD 4,84 miliar (14%) dari Januari 2013 dan sebesar USD 3,8 miliar (1,04%) dari Desember 2012. Utang luar negeri jangka pendek swasta by remaining maturity Desember 2013 turun sebesar USD 338 juta menjadi USD 41,159 miliar dari November 2013 atau sebesar -0,8%. Meningkat sebesar USD 2,3 miliar (6%) dari Januari 2013 dan sebesar USD 1,09 miliar (2,7%) dari Desember 2012.
Gambar 11: Debt Service Ratio Indonesia, Desember 2007–Desember 2013 (%)
Debt Service Ratio meningkat tajam
Sumber: Bank Indonesia dan CEIC (2014)
Debt Service Ratio yang menunjukkan tren yang meningkat telah mengalami peningkatan tajam pada kuartal IV-2013. Pada kuartal terakhir 2013 ini DSR Indonesia mencapai 52,7%. Angka yang tinggi ini menunjukkan kemampuan membayar utang Indonesia melemah dari kuartal ke kuartal yang menyebabkan peningkatan risiko pada perekonomian Indonesia.
Gambar 12: Kepemilikan Asing atas Surat Berharga, Oktober 2011–Februari 2014 (IDR triliun)
Kepemilikan asing atas surat berharga Indonesia meningkat
Sumber: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan CEIC (2014)
Kepemilikan asing atas surat berharga meningkat. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah pada Januari 2014 meningkat sebesar IDR 4,8 triliun menjadi IDR 328,65 triliun dari Desember 2013 dan naik sebesar IDR 55,45 triliun dari Januari 2013. Hal ini seiring dengan penerbitan Global Bond Januari lalu. Sementara itu, kepemilikan asing atas ekuitas pada Desember 2013 sebesar IDR 1.475,45 triliun naik menjadi IDR 1,7 triliun dari November 2013. Turun sebesar IDR 87,4 triliun dari Januari 2013 dan IDR 71,6 triliun dari Desember 2012. Kepemilikan asing atas SBI pada Januari 2014 sebesar IDR 3,9 triliun telah meningkat IDR 180 miliar dari Desember 2013 dan naik sebesar IDR 3,7 trilun dari Januari 2013.
Gambar 13: Komposisi Surat Berharga Negara, November 2011–Februari 2014 (IDR triliun)
Surat berharga negara outstanding sedikit mengalami penurunan
Sumber: DJPU Kementerian Keuangan dan CEIC (2014)
Demi mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam negeri, Kementerian Keuangan RI menerbitkan Global Bond sebesar IDR 50,5 triliun pada Januari 2014. Peningkatan tersebut sempat meningkatkan total surat berharga negara outstanding Januari 2014. Namun pada Februari 2014, Total SBN turun sebesar IDR 3,45 triliun dari Januari 2014 menjadi IDR 1.459,29 triliun dan meningkat sebesar IDR 339,22 triliun dari Februari 2013 (lihat Gambar 13). Obligasi bunga tetap naik sebesar IDR 22,25 triliun menjadi IDR 793,07 triliun dan naik sebesar IDR 153,47 triliun dari Februari 2013. Surat Berharga Syariah Negara turun sebesar IDR 5,98 triliun menjadi IDR 77,15 triliun dari Januari 2014 dan naik sebesar IDR 4,63 triliun dari Februari 2013. Obligasi denominasi Valuta Asing Februari 2014 juga mengalami penurunan sebesar IDR 21,72 triliun menjadi IDR 428,26 triliun dari Januari 2014, meningkat sebesar IDR 164,57 triliun dari Februari 2013. Peningkatan terjadi pada surat perbendaharaan negara sebesar IDR 2 triliun dari Januari 2014 menjadi IDR 38,5 triliun dan meningkat sebesar IDR 16,53 triliun dari Februari 2013.