|
A A

Belum Saatnya BI Rate Diturunkan

Melihat gabungan antara deflasi Januari 2015 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 4Q2014, sebagian ekonom kemudian mengatakan bahwa sudah saatnya BI rate yang nongkrong di level 7,75 persen diturunkan. Apakah rekomendasi ini tepat?
Posisi para ekonom ini secara umum didasarkan pada tiga argumen. Pertama, bahwa deflasi sudah terjadi, sehingga tak perlu lagi suku bunga tinggi. Argumen ini keliru, karena deflasi Januari lalu disebabkan oleh penurunan harga BBM. Selain sektor transportasi (mulai dari bahan makanan hingga pendidikan) inflasi masih terjadi. Jadi tidak cukup event 1 (satu) bulan deflasi dijadikan rationale penurunan BI rate.
Kedua, para ekonom ini mengacu pada tren kebijakan moneter di Eropa dan Jepang; yaitu ketika pertumbuhan ekonomi mereka melambat, respon kebijakan moneternya adalah menurunkan suku bunga. Meski masuk akal, argumen ini menghilangkan perbedaan mendasar antara Indonesia dan ekonomi Eropa atau Jepang—yang membuat kebijakan yang sama sulit diterapkan di Indonesia. Yaitu, Indonesia adalah small open economy sementara mereka large open economy. Indonesia mengalami problem inflasi, mereka tidak. Dan terakhir, current account Indonesia defisit selama 12 kuartal, sedangkan mereka surplus.  
Ketiga, para ekonom ini berargumen bahwa kebijakan suku bunga tinggi sudah berlangsung cukup lama (sejak kuartal IV-2013), menekan permintaan agregat, yang berakibat pada deflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Meski masuk akal, faktanya adalah, selain faktor suku bunga, pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang membuat ekspor hanya tumbuh sebesar 1,02 persen. Selain itu pengeluaran pemerintah selama tahun 2014 juga mengalami perlambatan—hanya tumbuh sebesar 1,98 persen. Sedangkan konsumsi, meskipun sedikit melambat, namun masih tumbuh di atas 5 persen.  
Merekomendasikan agar BI rate segera diturunkan hanya dengan hanya melihat deflasi satu bulan dan pertumbuhan yang melambat, dengan demikian, terlalu prematur dan malah bisa menimbulkan kerentanan. Perlambatan ekonomi meskipun serius, namun tidak cukup menjadi alasan untuk menciptakan kebijakan yang bersifat artifisial alias non-struktural. Karena, bisa jadi perlambatan yang terjadi adalah respon optimal dari para pelaku ekonomi, given konteks atau situasi yang mereka hadapi, baik internal (seperti ekonomi biaya tinggi dan suku bunga tinggi) maupun eksternal (seperti ketidakpastian global dan kurs yang terdepresiasi). Memaksakan perekonomian agar tumbuh tinggi ketika konteks ekonominya tidak kompatibel, justru dapat membawa pada fluktuasi yang tidak perlu, bahkan pada boom-bust cycle.
Adalah normal, pemerintah—yang berisi para politisi—menghendaki pertumbuhan ekonomi (growth) tinggi. Karena, pertumbuhan ekonomi matters dalam Pemilihan Umum. Karena itulah wajar bila posisi kebijakan fiskal seringkali adalah ekspansif. Namun mengejar growth saja tidak sehat karena bisa jadi apa yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 terjadi juga. Jadi, growth harus disertai dengan stability. Institusi yang bertugas menjaga stabilitas ini adalah Bank Sentral.
Karena antara tujuan growth dan stability seringkali melibatkan tradeoff, maka ilmu ekonomi menyarankan agar Bank Sentral dipisahkan dari pemerintah (baca: dari politik). Pemisahan ini tidak berarti bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus saling bertolak belakang (ibaratnya pemerintah injak gas, dan BI injak rem); namun, lebih pada pemberian kewenangan pada masing-masing pihak untuk mengambil kebijakan yang dianggapnya terbaik.
Mengusung kebijakan yang mengerem pertumbuhan ekonomi—ketika semua pelaku ekonomi apakah itu produsen, konsumen, investor maupun pemerintah, menginginkan adanya pertumbuhan tinggi—memang tidak populer. Itulah kenapa central banker haruslah seorang yang konservatif. Namun, sekali lagi, Bank Sentral termasuk BI kadang perlu memperlambat growth agar overheating dan asset price bubble dapat dicegah.
Menurunkan BI rate pada bulan Februari 2015 bisa dibaca pasar sebagai sebuah inkonsistensi atau kecerobohan. Mengapa? Karena ketika ekspektasi inflasi masih tinggi (4,44 persen per tahun rata-rata dari tahun 2010-2014) dan BI mengklaim mengadopsi regime inflation targeting, maka penurunan suku bunga acuan yang terburu-buru bisa mengurangi kredibilitas BI. Pasar akan melihat bahwa BI dovish alias pro-growth.
Lebih-lebih dalam situasi ekspor melemah (baca: suplai dolar seret), current account masih defisit, dan investor global lagi galau seperti sekarang, kebijakan yang konservatif atau hati-hati adalah dominant strategy. Sebaliknya, kebijakan yang akomodatif terhadap growth bisa dibaca sebagai sebuah kesembronoan.
Ibarat permainan sepakbola, BI adalah defender (menjaga jangan sampai ada krisis) dan Pemerintah adalah forward-nya (memastikan pertumbuhan tinggi). Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika defender seperti Alves, Montoya atau Piqué tidak disiplin dan malah ikut-ikutan Messi, Suárez dan Neymar ingin membuat gol—sementara lawan yang dihadapi kali ini cukup tangguh dan sulit ditebak. Bila ada serangan balik secara tiba-tiba, bisa jadi bukannya Barcelona mencetak gol, malah kebobolan gol. Dalam situasi seperti itu, apakah worth it, defenders ikut-ikutan berusaha mencetak gol?

Defisit Neraca Perdagangan Januari – Desember 2018 (ytd) mencapai US$8,57 billion (BPS)  *  Inflasi Desember 2018 tercatat sebesar 3,13% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2018 (Q3) mengalami defisit hingga US$4,39 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2018 mengalami defisit terdalam selama 5 tahun terakhir mencapai US$8,85 billion (BPS)  *  Info terbaru