|
A A

Reshuffle Kabinet

Pertumbuhan ekonomi kuartal II melambat ke 4,67% dibandingkan kuartal I-2015 4,7%. Inflasi masih saja tinggi. Terakhir, inflasi Juli 2015 mencapai 0,93%–sama seperti Juli tahun sebelumnya. Padahal tahun 2015 ini jelas-jelas harga semua komoditas dunia turun, mulai dari minyak, mineral dan bahan tambang, hingga pada komoditas pertanian. Gabungan dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang tinggi sudah pasti akan meningkatkan angka kemiskinan—yang entah kapan akan diumumkan oleh BPS. Kurs Rupiah melemah terhadap dollar Amerika. Terakhir, sudah melewati Rp13.500. Anggaran yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan terserap rendah. Belanja modal misalnya, tidak lebih dari 10%-nya yang terserap hingga pertengahan Juni 2015.

Banyak orang pun menilai kinerja Menteri-menteri ekonomi Presiden Jokowi lemah. Menko Perekonomian Sofyan Djalil adalah yang paling sering kena sasaran tembak. Latar belakang beliau yang bukan seorang ekonom makro, nama kemenko-nya yang berbunyi “perekonomian”, dan sosoknya yang bukan media darling pun menjadi alasan. Namun sebenarnya menyalahkan Sofyan Djalil seorang diri juga kurang proporsional. Karena sebenarnya, ekonomi tidak hidup dalam ruang hampa. Ia dikelilingi oleh sejumlah institusi yang memungkinkannya bertumbuh sehat.

Pemerintahan Jokowi-JK misalnya, mengubah nomenklatur dimana kini ada Kemenko Maritim yang membawahi MenESDM, Menhub, MenKKP dan Menpar. Dulu, keempatnya ada di bawah Kemenko Perekonomian. Secara kelembagaan, tidak umum seorang Menko mengundang menteri dari Menko lain untuk rapat—tanpa mengundang Menko dari kementerian tersebut. Namun bila demikian, tugas koordinasi biasanya berada di tingkat Wakil Presiden karena melibatkan 2 Menko. Bisa dibayangkan, betapa banyak tugas koordinasi bergeser di Wakil Presiden, dan betapa tidak efisiennya pengambilan kebijakan dibuat. (Ini selayaknya menjadi pelajaran bagi para pemimpin yang akan datang bilamana mau mengotak-atik kelembagaan pemerintah: apa yang indah di atas kertas belum tentu tepat untuk diimplementasikan di lapangan.)

Pergantian beberapa menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 12 Agustus itu belum tentu menyelesaikan masalah koordinasi ini. Kompetensi dan leadership barangkali lebih baik. Namun, bagaimana menteri-menteri ini dapat meyakinkan Presiden dan menteri-menteri lain untuk mendukung agenda reformasi yang mereka kerjakan, masih tanda tanya. Tom Lembong adalah orang pasar, yang memahami pasar. Barangkali ia akan lebih pro-impor—yang berseberangan dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian. Teknokrasi Darmin Nasution jelas mendukung Tom Lembong. Namun, orang masih mempertanyakan kemampuan trio Darmin-Rizal-Sofyan dalam mengorkestrasi kebijakan ekonomi (riil) di kabinet, dan duet Darmin-Agus Marto apakah akan sinergis atau sebaliknya. Sofyan sendiri sangat berpengalaman dalam melakukan debottlenecking di lapangan maupun penyediaan payung hukum yang diperlukan.

Karena, reformasi ekonomi tidak ditentukan oleh menteri-menteri ekonomi saja. Untuk memastikan dana desa terserap dengan baik, diperlukan peran signifikan Mendagri dan Mendes—selain Menkeu. Untuk mengimplementasikan pembangunan infrastruktur, dibutuhkan Kepala BPN, MenLHhut, Mendagri—selain Menkeu, MenPUPR, Menhub, MenESDM, MenBUMN, dan Bappenas. Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan Menko Kesra, Mendagri, Mensos, Mendikbud, Menag, MenristekDikti, Menkes, dan BULOG—selain Menkeu. Jika ada konflik lahan, atau ketidakpastian hukum, dibutuhkan Kejaksaan (sebagai pengacara pemerintah) dan POLRI. Untuk merangsang investasi khususnya bidang manufaktur, diperlukan Menperin, Kepala BKPM, Menaker, Menkeu, Mendag, MenESDM, Menhub dan MenPU.

On top dari kompleksitas isu, setiap kebijakan membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah dan kecakapan birokrasi, baik pusat maupun daerah. Karena itu peran komunikasi politik Mendagri berikut mesin politik Presiden dan partai pendukung harus efektif di daerah. Pun peran MenteriPANRB juga. Kalau aparatur negaranya tak cakap, atau aturannya aneh-aneh, kebijakan apapun yang didesain tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Defisit Neraca Perdagangan Januari – Desember 2018 (ytd) mencapai US$8,57 billion (BPS)  *  Inflasi Desember 2018 tercatat sebesar 3,13% y-o-y (BPS).  *  Neraca Pembayaran Indonesia pada September 2018 (Q3) mengalami defisit hingga US$4,39 Billion (BPS)  *  Neraca Transaksi Berjalan Indonesia Kuartal 3 2018 mengalami defisit terdalam selama 5 tahun terakhir mencapai US$8,85 billion (BPS)  *  Info terbaru