Perekonomian yang sehat adalah perekonomian dengan pertumbuhan dan inflasi yang stabil dan ketimpangan antar daerah yang menurun. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil diperlukan kebijakan-kebijakan yang pro pertumbuhan, misalnya pengembangan infrastruktur dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif. Selain itu perlu adanya identifikasi mengenai sektor mana yang maju dan berpotensi berkembang di tiap-tiap daerah.
Dari 33 provinsi, hanya 9 provinsi yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 ke 2013. Provinsi tersebut adalah Jambi (7,88%), DIY (5,4%), Kalimantan Barat (6,08%), Kalimantan Tengah (7,37%), Sulawesi Tengah (9,38%), Gorontalo (7,76%), NTB (5,92%), NTT (5,56%), dan Papua (14,84%). Sedangkan provinsi lain mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menarik untuk diketahui bahwa ada beberapa provinsi yang mengalami percepatan tersebut secara year-on-year pada kuartal I-2014 ternyata melambat, yaitu DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, dan Papua. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah di Indonesia sejatinya memang belum cukup kuat. Perlambatan regional ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional.
Jika dilihat dari pertumbuhan kuartalan yang sudah terjadi di kuartal I dan II-2014, hanya 12 provinsi yang mengalami ekspansi. Provinsi-provinsi tersebut adalah DI Aceh (didukung oleh Sektor Jasa dan Perdagangan, Hotel dan Restoran), Kepulauan Riau, Lampung (Sektor industri pengolahan), DKI Jakarta (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; dan Jasa), Banten (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran), Jawa Barat (Perdagangan, Hotel dan Restoran), Kalimantan Tengah (sektor Pertambangan dan Jasa), Bali (sektor Pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran), Sulawesi Tenggara (Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran), NTT (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa), Papua (Sektor Industri Pengolahan), dan Papua Barat (Sektor Industri Pengolahan), di mana Aceh dan NTT pertumbuhan ekonominya masih di bawah nasional.
Salah satu kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah UU Minerba. Undang-undang Minerba yang disetujui oleh DPR 16 Desember 2008 lalu diharapkan dapat meningkatkan value added pada komoditas pertambangan Indonesia. Komoditas tambang yang diregulasi dilarang untuk langsung diekspor tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Diharapkan di masa mendatang kebijakan ini akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diberlakukan sejak 12 Januari 2014 lalu ini atau 5 tahun setelah disahkan  ternyata belum sesuai yang diharapkan. Banyak polemik yang terjadi dimana dalam jangka waktu 5 tahun  ternyata masih banyak daerah yang belum siap membangun smelter atau instalasi pengolahan hasil tambang. Akibatnya adalah banyak daerah mengalami gangguan dalam perekonomian, terutama daerah yang memiliki komoditas tambang dan pembangunan smelter yang terhambat, seperti Sulawesi Tengah.
UU Minerba ini juga akan berdampak pada negara mitra perdagangan Indonesia, terutama mitra perdagangan komoditas tambang yang selama ini melakukan impor komoditas tambang mentah dari Indonesia. Pada masa perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012 (dan diperkirakan masih akan berlanjut), kebijakan yang terkait migas sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terutama untuk menghadapi UU Minerba, dibutuhkan infrastruktur pabrik pengolahan barang tambang seperti pembangunan smelter agar ekspor bahan tambang Indonesia memiliki nilai tambah lebih. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung perekonomian yang diharapkan akan menjaga pertumbuhan di atas 5%.
Perkembangan inflasi di beberapa provinsi di Indonesia hingga kuartal II- 2014 cukup mengkhawatirkan di mana 12 provinsi memiliki inflasi yang lebih tinggi dari inflasi nasional (mencapai 2% year-to-date dari awal tahun hingga Juni 2014). Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku, Maluku Utara. read more

Memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, perekonomian kawasan masih belum tumbuh stabil bahkan beberapa negara menunjukkan kerapuhan struktur fundamental ekonomi. Situasi perekonomian ASEAN pada kuartal II-2014 adalah potret perekonomian yang menunjukkan campuran optimisme dan pesimisme di saat yang bersamaan. Beberapa negara utama kawasan seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Vietnam mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melebihi ekspektasi awal walaupun masih tidak stabil dari waktu ke waktu. Sementara Indonesia sebagai “motor utama” penggerak perekonomian kawasan menunjukkan gejala perlambatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan Brunei Darussalam, Laos, Kamboja dan Myanmar yang masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan fundamental ekonomi seperti struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi dengan baik serta keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja yang buruk. Akibatnya, situasi ini memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas bahkan hingga mencatatkan kontraksi perekonomian. Situasi ini menunjukkan masih rapuhnya perekonomian kawasan dalam menghadap AEC 2015 ditengah situasi perekonomian global yang masih memerlukan waktu untuk tumbuh secara lebih optimal.
Berbagai tantangan membayangi perekonomian kawasan dalam memasuki AEC 2015. Tantangan tersebut diantaranya bersumber dari fenomena internasional ataupun regional seperti rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada kisaran 100-115 basis poin yang berpotensi akan memutar balik arus modal dari emerging markets kembali ke Amerika Serikat pada tahun 2015, situasi perekonomian global yang masih belum pulih secara optimal sehingga current account beberapa negara utama di kawasan yang masih belum mencatatkan nilai positif, serta defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang lebih dari 3% pada beberapa negara di kawasan. Selain hal tersebut terdapat juga tantangan perekonomian yang terkait dengan kebijakan domestik seperti rencana rasionalisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dan Malaysia, rencana penerapan Goods and Service Tax (GST) baru di Malaysia pada tahun 2015, rencana kenaikan Value Added Tax (VAT) sebesar 10% dan gaji pegawai negeri sipil sebesar 8% di Thailand pada tahun 2015, serta stabilitas politik domestik yang masih belum kondusif terutama di Kamboja dan Thailand. Berbagai situasi ini membayangi potensi yang bisa dicapai oleh perekonomian masing-masing negara dalam menghadapi AEC 2015 yang akan secara resmi diberlakukan pada akhir tahun 2015. read more