Tahun 2015 sudah kita lewati dengan perjuangan berat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,7 persen, laju inflasi 3,35 persen. Tahun 2015 bisa saya sebut “aneh” dan sulit diprediksi. Banyak hal yang terjadi secara tak terduga, penuh ketidakpastian, bahkan menyerupai “misteri”. Bayangkan, dalam setahun penuh kita harus menunggu dan menebak, apakah suku AS (Federal Funds Rate, atau FFR) jadi dinaikkan?

Secara substansial, FFR memang harus naik, karena The Fed menginginkan normalisasi keadaan. Di awal krisis subprime mortgage tahun 2008-2009, suku bunga rendah diperlukan untuk menstimulasi perekonomian dari sisi moneter. Sedangkan dari sisi fiskal yang diperlukan adalah stimulus anggaran, sehingga defisit APBN AS pernah mencapai 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Kini, perekonomian AS sudah berangsur-angsur pulih. Indikasinya sudah mulai terasa sejak Mei 2013. Pada saat itu, absorpsi tenaga kerja mulai meningkat, yang terindikasi dari variabel non-farm payroll (tenaga kerja di sektor non-pertanian) yang rata-rata mulai menembus 200.000 orang per bulan. Sejak saat itulah kurs dollar AS mulai menguat terhadap seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah. Dengan kata lain, rupiah mulai melemah (terdepresiasi) terhadap dollar AS.

Karena itu, The Fed (bank sentral AS) mencanangkan pemberhentian kebijakan quantitative easing (cetak uang) yang sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2013, sejumlah USD 4,2 triliun. Suku bunga The Fed yang era Ketua The Fed Ben S. Bernanke diturunkan dari 5 persen menjadi mendekati nol (0,25 persen). Di era penggantinya, Janet Yellen, suku bunga akan dinaikkan secara bertahap. Jika suku bunga tidak dinaikkan, Yellen khawatir likuiditas besar tersebut rawan dipakai kegiatan spekulasi yang menyulut ketidakpastian. Dalam kondisi normal, suku bunga setidaknya 2 persen, sebagaimana terjadi di era Ketua The Fed Alan Greenspan, sejak 1990-an.

Tapi rencana tersebut tidak berlangsung mulus. Dunia tercekam dalam penantian kenaikan suku bunga yang berkepanjangan. Setiap menjelang rapat The Fed, pasar lebih dulu “mencuri start”, dengan menaikkan permintaan terhadap dollar AS. Akibatnya, kurs dollar AS pun menguat terhadap seluruh mata uang dunia.

Imbasnya buruk terhadap rupiah. Karena kondisi fundamental yang lemah—terutama karena struktur ekspor terlalu bias terhadap poduk-produk primer yang harganya jatuh—maka rupiah pun dicekam sentimen negatif yang besar. Rupiah sempat terdampar ke IDR 14.700 per USD pada Oktober 2015, sebuah level yang tidak semestinya.

Selain “misteri” suku bunga AS yang akhirnya dinaikkan juga dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada 16 Desember 2015, masih ada satu misteri lagi yang membingungkan. Harga minyak dunia yang masih setinggi USD 115 per barel pada pertengahan 2014, terus meluncur turun dan mencapai level terendah di bawah USD 35 per barel. Ini sungguh luar biasa dan tak terbayangkkan oleh ekonom mana pun.

Perusahaan investasi Goldman Sachs bahkan meramalkan, bahwa harga minyak bisa meluncur ke USD 20 per barel pada 2016. Alasannya, suplai minyak dunia saat ini jauh melampaui kebutuhan. Padahal, negara penghasil minyak terbesar (Arab Saudi) dan pemilik cadangan minyak terbesar (AS) tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menurunkan produksinya. Seolah mereka ingin menepuk dada, mau seberapa rendah harga minyak, mereka sanggup meladeninya (how low can you go?). Muncul rumor, bahwa Arab Saudi memang sengaja ingin memukul perekonomian Iran, sedangkan AS ingin memukul Rusia.

Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan meramalkan harga minya dunia pada 2016 bakal menukik ke USD 15 per barel, lebih pesimistis daripada Goldman Sachs maupun Morgan Stanley. Pemerintah dalam ABN 2016 malah terlanjur memproyeksikan harga minyak dunia USD 50 per barel. Ini hampir mustahil, dan Kementerian Keuangan harus segera merevisinya.

Penurunan harga minyak yang mencapai 70 persen tersebut menimbulkan ambiguitas. Di satu pihak, kita memang senang karena pemerintah tidak perlu lagi menyediakan subsidi BBM pada APBN 2016. Bayangkan, pada akhir era Presiden Yudhoyono, subsidi BBM pernah mencapai Rp 350 triliun pada APBN 2014. Itu jumlah yang luar biasa besar, karena ongkos pembangunan MRT di Jakarta saja “hanya” IDR 30-an triliun.

Namun di sisi lain, rendahnya harga minyak akan menurunkan penerimaan negara, sekaligus bisa menyebabkan efek domino bagi harga komoditas lain, terutama batu bara. Situasi menjadi kian runyam tatkala pemerintah Tiongkok sudah gemas dan ingin menurunkan polusi udara dahsyat yang disebabkan oleh industri berbahan bakar batu bara di Beijing dan Shanghai. Penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok akan semakin memukul produsen batu bara Indonesia.

Namun demikian, tahun 2016 tidak sepenuhnya menjadi tahun suram bagi Indonesia. Kepastian The Fed menaikkan FFR tidak serta merta menyebabkan rupiah terpuruk. Saya yakin bahwa pasar pun akan menyadari, bahwa rupiah sesungguhnya sudah terlalu murah (undervalued), sehingga tak cukup alasan untuk melemah lebih jauh.
Kemajuan pembangunan infrastruktur yang getol dilakukan Presiden Jokowi akan mengirim sinyal positif kepada investor global agar mereka harus mengalirkan kembali dananya ke Indonesia. Kemampuan mengendalikan inflasi pada 2015 juga mengesankan. Inflasi tahun 2015 dapat ditahan di level 3,35 persen.

Meski inflasi rendah mengandung konotasi melemahnya gairah berkonsumsi dan ketakutan produsen untuk menaikkan harga, namun pencapaian ini tetap mengesankan. Tidak semua negara emerging markets memiliki inflasi rendah. Inflasi di Brasil mencapai 10 persen, Turki 8 persen, sedangkan Rusia bahkan 15 persen. India yang pertumbuhan ekonominya tinggi (7,4 persen), inflasinya pun cukup tinggi 5,4 persen.

Rendahnya inflasi dan stabilitas rupiah akan menjadi modal terpenting bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dari 7,5 persen menjadi 7,25 persen. Selanjutnya, hal ini akan memicu pertumbuhan kredit menjadi sekitar 10-15 persen pada 2016. Pada 2015, pertumbuhan kredit hanya 10 persen, atau jauh di bawah kondisi normal di atas 20 persen.

Hal lain yang harus dilakukan Presiden Jokowi adalah memastikan apakah paket-paket deregulasi yang sudah diluncurkan benar-benar bisa diimplementasikan ataukah tidak. Jangan sampai deregulasi hanya menjadi slogan Presiden dan menteri, namun tidak dapat dieksekusi pada level implementasi di pejabat-pejabat di bawah Menteri. Ini tidak boleh terjadi.

Pekerjaan rumah besar lain adalah penerimaan pajak. Setelah tahun ini bakal terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) hingga IDR 244 triliun (dari target penerimaan pajak IDR 1.294 triliun hanya tercapai IDR 1.050 triliun), hal ini masih berpotensi terulang lagi pada 2016. Menteri Keuangan mestinya lebih realistis dalam menentukan target pajak. Masalahnya, mungkin saja skenario tersebut memang dikehendaki Presiden. Presiden ingin secara cepat mewujudkan Nawa Cita (swasembada dalam bidang-bidang ekonomi, termasuk keuangan negara, APBN).

Akibatnya, “daftar belanjaan” dalam APBN menjadi banyak. Presiden ingin cepat membangun infrastruktur di mana-mana di luar Jawa: Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur. Ini tentu saja bagus. Namun sayangnya, hal ini tidak didukung oleh kondisi perekonomian yang kondusif. Penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak mampu menjawab keinginan belanja yang besar tersebut. Akibatnya, karena shortfall pajak, pemerinta terpaksa harus menambah utang untuk menutup kekurangan pajak. Defisit anggaran pun membengkak menjadi 2,8 persen terhadap PDB. Memang masih di bawah 3 persen (amanat Undang-undang), namun Kementerian Keuangan sampai tergopoh-gopoh melakukannya, dan Direktur Jenderal Pajak sampai mengundurkan diri.

Swasembada ekonomi tentu merupakan impian kita semua, namun untuk mencapainya tidak bisa dilakukan secara tergopoh-gopoh. Semua harus melalui tahap-tahap, tidak ada yang instan. Pada 2016, pemerintah harus tetap memprioritaskan stabilitas rupiah, kemudian menurunkan suku bunga secara bertahap yang bisa mendorong investasi, dan akhirnya itu naikkan penerimaan pajak secara signifikan dalam rangka Nawa Cita. Mata rantai inilah yang mestinya dirajut pada 2016.